Sejumlah pemimpin partai oposisi sudah mendesak pengunduran diri Gotabaya dan Wickremesinghe sebelum ada keputusan atau pengumuman yang menyatakan bahwa mereka menanggalkan jabatannya.
“Presiden dan perdana menteri harus segera mengundurkan diri. Jika itu tidak terjadi, ketidakstabilan politik akan memburuk,” ujar pemimpin Sri Lanka Freedom Party sekaligus mantan presiden negara tersebut, Maithripala Sirisena.
Sri Lanka sudah dibekap gelombang demonstrasi sejak Maret lalu. Awalnya warga turun ke jalan untuk memprotes pemadaman listrik bergilir yang kian parah di sana. Namun seruan agar presiden mundur sudah muncul sejak unjuk rasa mulai bergulir.
Krisis Ekonomi Terburuk dalam 70 Tahun Terakhir
Baca Juga : PBB: Anak-anak di Sri Lanka Makin Terancam Tertidur dalam Keadaan Kelaparan
Sri Lanka memang tengah menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam 70 tahun terakhir. Hal itu diperburuk dengan dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19.
Dari Maret ke bulan-bulan berikutnya, kondisi ekonomi Sri Lanka kian terperosok. Inflasi melambung tinggi dibarengi dengan naiknya harga bahan pokok dan mulai langkanya bahan bakar minyak (BBM).
Hal itu pula yang membuat warga Sri Lanka mempertahankan aksi demonstrasinya. Mereka menuntut perbaikan hidup dan reformasi pemerintahan.
Baca Juga : Gantikan Gotabaya Rajapaksa, Perdana Menteri Dilantik Jadi Presiden Sementara Sri Lanka
Pada Juni lalu, inflasi di Sri Lanka mencapai 54,6 persen. Angka itu diperkirakan bakal menyentuh hingga 70 persen dalam beberapa bulan mendatang.
Saat ini Sri Lanka sudah menangguhkan pembayaran utang luar negerinya. BBM pun tak lagi dijual untuk umum karena stok yang tersedia hanya untuk mempertahankan layanan esensial, seperti rumah sakit dan pembangkit listrik.
Sri Lanka sudah kesulitan mengimpor BBM karena utang pembelian minyaknya telah menggunung.
Baca Juga : Dari Singapura, Gotabaya Rajapaksa Mengundurkan Diri Lewat Email
Saat ini negara tersebut sedang berusaha memperoleh dana bailout dari Dana Moneter Internasional (IMF) senilai 3 miliar dolar AS. Kolombo pun melakukan penggalangan dana dari sumber multilateral dan bilateral guna mengurangi kekeringan dolar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
