Indikasi itu ia temukan dalam proses verifikasi administrasi partai politik.
Bentuk kecurangan itu adalah manipulasi data oleh KPU Sulsel atas hasil verifikasi KPU di Kabupaten/Kota. Selain itu, Samsang mengaku menemukan intimidasi kepada staf administrasi yang hendak membuka data kecurangan.
Baca Juga : KPU Sulsel Tekankan PAW DPRD Harus Taat Aturan dan Bebas Sengketa
"Muncul banyak temuan kita di mana kawan-kawan kita yang masih punya integritas, menganggap bahwa data yang diverifikasi ini akan diubah dari hasil yang diverifikasi di lapangan oleh teman-teman di Kota/Kabupaten," ujar Samsang dalam konferensi pers daring, Minggu (11/12).
Ia memaparkan mulanya sejumlah KPU Kabupaten/Kota di Sulsel sempat mengunggah hasil verifikasi partai politik. Namun tak selang lama, unggahan itu dihapus dan hasil yang diberikan pun berbeda.
"Beberapa kabupaten juga sebenarnya membuka data ini melalui media sosial misalnya. Pada proses berjalan di media sosial itu bahkan ada yang berubah, kami memiliki capture dari publish awal menyebutkan data TMS (tidak memenuhi syarat) dan nama partainya bahkan tetapi pada beberapa hari kemudian berubah, tidak ada data itu kembali," papar Samsang.
Baca Juga : PDPB Disorot, Bawaslu Minta KPU Sulsel Lebih Proaktif
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
