PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Sekretaris Komisi A Bagian Pemerintahan, Wahab Tahir angkat bicara terkait adanya tiga opsi penataan Daerah Pemilihan (Dapil) di Kota Makassar yang tengah digodok oleh KPU Kota Makassar.
3 Opsi yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, kata Wahab Tahir telah didiskusikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi A Bagian Pemerintah DPRD Kota Makassar sejak Desember lalu.
"Apa pun hasil akhirnya nanti, sebagai orang yang akan berpresta rakyat, kami berharap yang dimunculkan tidak merugikan rakyat," ujar Wahab, sapaannya, kepada Portalmedia.id, belum lama ini.
Baca Juga : NasDem Pemenang Pemilu 2024 di Makassar, Berikut Perolehan Kursi Parpol
Ia juga berharap KPU dapat mempertimbangkan dengan bijak, sehingga melahirkan opsi-opsi yang lebih baik untuk Makassar ke depan.
"Kami sendiri dari komisi A telah menyampaikan kepada penyelenggara beberapa pertimbangan saat rapat dengar pendapat kemarin," ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam hal ini, pihaknya meminta kepada KPU RI sebelum menetapkan opsi, melihat hasil diskusi RDP dengan Komisi A sebagai salah-satu bahan rujukan dan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Baca Juga : Hambaliie, Alumni Unhas Terpilih Ketua KPU Kota Makassar
"Pertimbangan historical, sejarah, antropologi, geoplotik, banyak kita berikan pertimbangan kepada KPU, kemudian kita serahkan kepada KPU sebagai penyelenggara untuk mengambil opsi yang bisa menjadi bahan pertimbangan rujukan kepada para peserta pemilu," imbuhnya.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Kota Makassar ini menuturkan bahwa pihaknya sebagai peserta pemilu sulit dan tidak etis jika berbicara teknis, karena menurutnya itu kewenangan KPU Kota Makassar.
"Kan tidak etis kalau pemain yang komentari kewenangan penyelenggara," sambungnya.
Baca Juga : Buntut Pemecatan 8 PPS Tamalate, DKPP RI Jatuhi Sanksi Etik 4 Komisioner KPU Kota Makassar
Tetapi kata Wahab Tahir, jika berbicara sebagai Golkar Kota Makassar, pihaknya akan siap dengan apapun opsi yang ditetapkan.
"Yang namanya peserta kita pasti tunduk dan patuh kebijakan yang diambil penyelenggara selama kebijakan yang diambil itu mewakili seluruh kepentingan yang ada," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
