PORTALMEDIA.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan beberapa negara mengalami kesulitan untuk membayar utang-utannya. Sehingga untuk mengatasinya, masing-masing pemeirntah dari negara tersebut bisa mengajukan restrukturisasi kepada kreditur.
"G20 berikan urgensi ke semua pihak agar bisa menghasilkan satu mekanisme untuk bisa selesaikan utang yang sekarang dihadapi oleh banyak negara," ucap Sri Mulyani.
Dalam kesempatan sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan 60 persen negara berpenghasilan rendah sedang sakit terlilit banyak utang."Sekitar 60 persen negara berpenghasilan rendah sudah atau hampir mati," katanya dikutip di CNN Indonesia, Sabtu 16 Juli 2022.
Baca Juga : Menteri Keuangan Berganti, IHSG Anjlok 1,28 Persen ke 7.766
Sementara, negara berkembang berpotensi tak bisa membayar utang dalam satu tahun ke depan. Namun, Sri Mulyani tak menjabarkan lebih lanjut mana saja negara yang benar-benar sakit dan tak bisa membayar utang.
"Negara-negara berkembang mungkin tidak dapat memenuhi pembayaran utang selama satu tahun ke depan," tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani pun mengingatkan semua negara untuk membayar utang tepat waktu agar tak memicu risiko terhadap negara lain sambil menyinggung nasib utang negara berkembang.
Baca Juga : Sri Mulyani Minta Maaf Usai Rumahnya Dijarah: Jangan Lelah Mencintai Indonesia
Jika ada negara yang tak membayar utang tepat waktu, ia mengatakan itu akan menimbulkan risiko terhadap negara lain. Hal ini berlaku untuk semua negara, baik yang berpenghasilan rendah hingga tinggi.
"Bagi negara dengan situasi utang yang berisiko, maka harus bisa negosiasi dengan kreditur. Kalau jumlah negara yang memiliki utang bertambah, maka mekanisme harus lebih terprediksi dan tepat waktu, karena tidak ingin situasi lebih buruk untuk beberapa negara," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Bali, Sabtu (16/7).
Ia mengatakan dunia mendapatkan cobaan terus menerus. Mulai dari pandemi Covid-19, perubahan iklim, utang, perang Rusia-Ukraina, inflasi, dan kenaikan suku bunga acuan sejumlah bank sentral di dunia.
Baca Juga : Utang Terbesar Sejak Pandemi, Prabowo Ajukan Rp781,9 Triliun di RAPBN 2026
"Jadi ancaman perang, krisis komoditas, dan peningkatan inflasi global juga dapat meningkat dan menciptakan limpahan utang yang nyata, tidak hanya untuk negara berpenghasilan rendah, tapi juga negara berpenghasilan menengah, atau bahkan ekonomi maju," katanya.
Indonesia sendiri mencatat utang negara sebesar Rp7.002 triliun dengan rasio utang sebesar 38,88 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Mei 2022. Realisasi itu turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp7.040 triliun dengan rasio 39,09 persen.
Sebelumnya, Presiden Bank Dunia David Malpass sudah mewanti-wanti bahwa beberapa negara sulit menghindari resesi karena perang antara Rusia-Ukraina hingga gangguan rantai pasok di global.
Baca Juga : DPR Nilai Laporan Keuangan Sri Mulyani Tidak Transparan
"Perang di Ukraina, penguncian di China, gangguan rantai pasok, dan risiko stagflasi memukul pertumbuhan. Bagi banyak negara, resesi akan sulit dihindari," ungkap Malpass. Dalam ilmu ekonomi, suatu negara disebut resesi setelah mengalami kontraksi dalam dua kuartal berturut-turut.
Meski begitu, Bank Dunia mengisyaratkan bahwa Indonesia bebas dari ancaman resesi. Menurut laporan Bank Dunia bertajuk Global Economic Prospects periode Juni 2022, ekonomi Indonesia diproyeksi tumbuh 5,1 persen. Angka itu memang turun 0,1 persen dari proyeksi yang dirilis Bank Dunia pada Januari 2022.
Tapi tetap lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan ekonomi RI yang sebesar 3,7 persen pada 2021.
Baca Juga : Harga Batu Bara Merosot, Sri Mulyani Khawatirkan Dampak ke Penerimaan Negara
Bahkan, Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia semakin bergeliat sampai 2024. Lembaga internasional itu memproyeksi ekonomi RI tembus 5,3 persen pada 2023 dan 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
