PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - DPRD Sulsel kini disoroti karena lembaga legislatif ini menganggarkan baju dinas sebesar Rp 2,6 Miliar.
Dilansir dari situs informasi rencana umum pengadaan LKPP, ini rincian anggaran pengadaan baju dinas anggota DPRD Sulsel.
- Belanja pakaian adat daerah dianggarkan Rp1.321.850.000 atau Rp1,3 miliar.
- Belanja pakaian sipil resmi (PSR) dianggarkan Rp 233.750.000.
- Belanja pakaian dinas harian (PDH) dianggarkan Rp 233.750.000.
- Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) dianggarkan Rp 420.750.000 dan Rp 9.900.000. Sehingga total pagu Rp 430.650.000.
- Belanja pakaian sipil harian (PSH) dianggarkan Rp 467.500.000.
Total anggaran pengadaan baju untuk pimpinan dan anggota DPRD Sulsel ini mencapai Rp 2.687.500 atau Rp 2,6 miliar.
Baca Juga : DPRD Sulsel dan Pemprov Bahas Kejelasan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan
Merespons hal ini, Direktur Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi, Andi Nurul Fitri mengatakan bahwa wakil rakyat di DPRD Sulsel tidak peka kepada publik yang memiliki segudang masalah di Sulawesi Selatan yang seharusnya lebih diperhatikan.
"Penganggaran baju ini dilakukan setiap tahun, kiranya DPRD sebagai wakil rakyat bisa peka dengan masalah," ujarnya ketika dihubungi Portalmedia.id, Kamis (19/1/2023) kemarin.
Setidaknya kata Andi Nurul, DPRD Sulsel bisa menjelaskan kepada publik alasan mengapa penganggaran bisa sedemikian besarnya, agar publik tidak menjudge.
Baca Juga : DPRD Sulsel Soroti Team Leader Paket Irigasi Multiyears 2025–2027
Ia menambahkan, hal ini mengingat ada banyak yang lebih mendesak di Sulsel seperti penanganan stunting, angka putus sekolah, akses jalan yang terisolir, hingga bencana alam yang menurut Andi Nurul buruh penanganan cepat.
"Baru-baru ini ada kasus ibu hamil dan bayinya meninggal karena tidak adanya pelayanan kesehatan terdekat dan akses jalan yg tidak bisa dilalui mobil, kita berharap hal sperti ini tidak terulang lagi," sambungnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
