PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Ketua KPU Kota Makassar, Farid Wajdi melantik dan mengambil sumpah 456 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Makassar. Mayoritas anggota PPS adalah kalangan perempuan.
Pelantikan tersebut berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Selasa (24/1/2023). Saat melantik, Farid Wajdi mengajak para anggota PPS untuk sama-sama membacakan sumpah menjadi anggota PPS Kota Makassar.
"Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945," ujarnya diikuti para anggota PPS.
Baca Juga : Gugatan Ditolak MK, Ini Respons Lengkap Anies-Cak Imin
Farid sapaanya mengingatkan kepada para anggota PPS untuk menjalankan tugas dan wewenang dengan sungguh-sungguh, jujur dan adil demi suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024.
Anggota PPS Kota Makassar sebagai penyelenggara Pemilu 2024 di tingkat kelurahan akan aktif bertugas mulai hari ini tanggal 24 Januari 2023 hingga 4 April 2024.
Komisioner KPU Kota Makassar, Endang Sari menyebutkan, ada 459 orang yang harusnya dilantik hari ini, namun 3 orang terkendala sakit dan dua kelurahan belum cukup jumlah anggota PPS-nya.
Baca Juga : Biaya Pilkades Mahal, Ajiep Padindang Usul Tak Lagi Dipilih Langsung
"Jadi ada total 456 orang PPS yang dilantik dan diambil sumpahnya. Selain itu dari 459 orang anggota PPS, 52 persennya adalah kalangan perempuan dan satu disabilitas," jelasnya.
Para anggota PPS ini juga kata Endang Sari berasal dari beragam latar belakang pendidikan, agama dan etnis.
"Ada tokoh masyarakat ada pemilih muda ada dari kelompok milenial, ada etnis Tionghoa beragam agama latar belakang suku, pendidikan," pungkasnya.
Baca Juga : Terancam Gagal ke Senayan, Kader PPP Desak Mardiono Tanggung Jawab
Lebih lanjut, walaupun para anggota PPS ini sudah dilantik dan menjalankan tugasnya, tetapi mereka kata Endang Sari masih punya potensi untuk diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran.
"Sepanjang tahapan berjalan, kontrol terhadap mereka oleh tanggapan masyarakat itu tetap berjalan, dan kita tetap bisa mengambil keputusan di pertengahan nanti, ketika tahapan sementara berjalan dan ada yang tidak memenuhi syarat terkait persoalan independensi, tentu kami bisa mengambil keputusan," bebernya.
Apalagi sebenarnya kata Endang Sari, dari 3 anggota PPS tiap kelurahan yang sudah dilantik, telah disiapkan tiga cadangan apabila anggota PPS melanggar atau sudah tidak dapat menjalankan tugasnya.
Baca Juga : Uang Beredar saat Pemilu Tembus Rp8.739,6 Triliun
Terakhir, setelah pelantikan para anggota PPS akan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) awal, dan pada tanggal 26 nanti, PPS akan mengumumkan pembukaan lowongan sebanyak 4.170 untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarli).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
