PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyarankan agar rekrutmen ASN dan PPPK di lingkup Pemprov Sulsel dihentikan, dan diganti dengan opsi digitalisasi sistem pemerintahan.
Hal ini dikarenakan menurut Tito, belanja pegawai selalu mendominasi dan membebani APBD Pemerintah.
"Entah dengan mengurangi pegawai, atau dengan cara menyetop rekrutmen, tapi diganti dengan teknologi, digitalisasi sistem pemerintahan, sehingga mengurangi jumlah personel. Dan itu bisa mengurangi belanja pegawai," ujarnya dalam Pengarahan oleh Mendagri terkait Penanganan Pemulihan Ekonomi dan Inflasi, Jumat (27/1/2023).
Baca Juga : 32.000 Pegawai SPPG Jadi PPPK Mulai 1 Februari
Menurutnya, terkait dengan rekrutmen ASN dan PPPK ini perlu dikaji kembali, ia mencontohkan ketika Pandemi Covid-19, para pegawai yang WFO hanya sekitar 25 hingga 30 persen saja dan pemerintahan bisa tetap berjalan.
"Sehingga mungkin perlu dikaji kembali, kalau rekrutmen-rekrutmen ASN dll tolong dipertimbangkan kembali," bebernya.
Mantan Kapolri itu mengajak untuk bersama-sama untuk mengubah mindset anak-anak muda untuk lebih memilih menjadi entrepreneur atau pengusaha ketimbang menjadi ASN.
Baca Juga : ASN di Sulsel Kerja Fleksibel saat Akhir Tahun
"Ubah paradigma kita, mindset, anak-anak kita, upayakan mereka, okelah tidak apa-apa ikut anggota TNI, ASN, Kejaksaan, tapi sudah besar mereka diarahkan untuk menjadi enterpreneur," tuturnya.
Karena kata Tito, semakin banyak pegawai yang direkrut, akan berdampak kepada belanja pegawai yang makin besar, artinya anggaran untuk keperluan yang tak kalah penting lain juga bisa terdampak.
"Kalau makin besar belanja pegawainya, maka otomatis, proporsi belanja untuk modal, itu langsung untuk rakyat itu, dan operasional lainnya itu akan tersedot ke belanja pegawai," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
