PORTALMEDIA.ID, JENEPONTO -- Sebagian besar warga yang bermukim di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan keluhkan jarak tempuh ke Puskesmas Bontosunggu Kota.
Salah satu warga, Hasnia mengaku selama Puskesmas berpindah lokasi ke Jalan Lingkar Radjamilo dirinya bersama keluarganya harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak dari sebelumnya.
"Tambah jauh lagi berobat pak, terus sewa mobil juga tambah naik, tiba di perempatan bayar lagi ojek masuk. Bagaimana mau beli obat kalau sewa mobil lebih mahal dari pada beli obat. Jadi pengeluaran semakin banyak pak," kata dia kepada wartawan, Selasa, (31/1/2023).
Baca Juga : Fasilitas Puskesmas di Jeneponto Tak Memadai, Legislator: Tidak Ada Anggaran dan Lahan
Bukan hanya kali ini saja, sebelum Puskemas ini belum pindah, warga Binamu masih saja merasakan hal yang sama.
"Sama saja di jalan Lingkar dengan jalan Kesehatan (lokasi puskesmas lama), begitu juga. Nyambung dua kali kendaraan (Angkot). Jauh juga masuk. Jadi percuma dipindahkan pak," jelasnya.
Semestinya kata dia, Pemkab Jeneponto harus terlebih dahulu memperhatikan lokasi strategis untuk membangun agar mudah dijangkau warga atau pasien yang ingin berobat tapi kenyataannya malah kurang bermanfaat.
Baca Juga : Puskesmas Bululoe Jeneponto Lapuk Dimakan Usia, Kadinkes Keluhkan Anggaran Minim
"Sulit dijangkau warga. Bagaimana kalau ada orang kecelakaan pak, pasti terlambat ditangani karena (lokasi) jauh. Syukur kalau dekat, bagaimana kalau tidak. Apa hanya lokasi itu saja yang pas mau dibanguni pemerintah? Jangan cari tempat yang murah kalau ujung-ujungnya warga yang sulit memanfaatkannya," tuturnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Jeneponto, Syusanti Mansyur mengaku bahwa pembangunan Puskesmas itu harus memang memperhatikan akses tapi mungkin saat ini tidak akan terasa nilai manfaatnya karena pemerintah sudah memperhatikan hal tersebut.
"Karena kan ini pak bupati berharap itu kita ada perluasan kota, perluasan apa segala macam, penataan, perkantoran maka beliau meminta untuk dilakukan di sana. Insha Allah dengan bagusnya perekonomian masyarakat kita tidak akan ini terkait dengan aksesnya," imbuhnya
Baca Juga : Curhat Kepala Puskesmas Bululoe: Pasien Membludak, Struktur Bangunan Keropos dan Minim Daya Tampung
Apabila ada warga yang kesulitan berobat maka pihaknya mendorong ke Faskes lainnya. Seperti, Pustu, Polindes dan Puskesdes untuk dilakukan pelayanan.
Terkait skala prioritas, Ia mengatakan bahwa hal itu bukanlah sebuah kendala bagi pemerintah karena semua lokasi layak untuk dibanguni.
"Persoalan skala prioritas kita tidak dimanapun. Sebenarnya tempatnya itu ini dan memungkinkan saat itu untuk kita bangun untuk perluasan kota dan sesuai tata kota yang terbaik disitu. Lahan yang ada juga adalah lahan pemerintah seperti itu," tandas Syusanti.
Baca Juga : Peringati Hari Gizi Nasional, Dinkes Jeneponto Bagikan Paket Makanan Sehat ke Orang Tua Balita
Meski begitu, Ia mengklaim jika dampak yang dirasakan warga juga ikut dirasakan pemerintah sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pimpinan.
"Betul kita rasakan itu bersama ya, sangat apa ya. Apa lagi dikondisi pandemi ini. Jadi kita berharap kedepan ini untuk akses transportasi tentunya bapak bupati bersama Dinas Perhubungan akan memikirkan hal itu, sehingga akses atau moda transportasi nantinya bisa disiapkan pemerintah," pintanya.
Terkait perencanaan pembangunannya sendiri, pihaknya enggan disalahkan, namun jika melihat kebelakang. Nyatanya, Pemkab dengan Dinkes Jeneponto tak pernah memikirkan hal ini sebelum dilakukan pembangunan.
"Gimana caranya? Apakah kami yang harus mengangkut mereka ya nggak mungkin juga ya. Jadi mungkin itu ditanyakan ke Dishub ya bagaimana caranya supaya moda transportasi ke lokasi tersebut. Paling tidak ada jalur-jalur mobil umum ya ke situ. Itu yang saya maksud," ujarnya.
Kendati demikian, hal ini akan dikoordinasikan kembali bersama pimpinan saat rapat coffe morning.
"Nanti kita bahas disitu, berkoordinasi dengan pimpinan untuk mengantisipasi banyaknya keluhan masyarakat dari teman-teman pewarta juga menyampaikan hal ini untuk disampaikan. Tetapi untuk menentukan kebijakan ini, tentunya saya tidak memiliki kewenangan disitu dan tidak mungkin juga dinas Kesehatan yang jemput irang sakit," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
