PORTALMEDIA.ID, JAKARTA - Kabar Teranyar dari insiden penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terjadi di Nduga, Papua, pada 16 Juli lalu, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom, mengaku telah menghabisi 10 nyawa dan 2 korban luka.
Menanggapi aksi itu, Menko Polhukam Mahfud Md memastikan pemerintah tidak pernah melakukan operasi militer di Papua. Selain itu, pemerintah juga tidak menggunakan senjata dalam operasinya, kecuali dalam keadaan untuk menjamin keamanan masyarakat.
“Pemerintah akan tegas memburu mereka yang menamakan diri KKB, musuh rakyat bukan Papua, tapi KKB yang identitasnya kita sudah ketahui,” tegas Mahfud saat rapat virtual bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Hotel Westin Jakarta, dikutip dari liputan6.com, Kamis (21/7/2022).
Baca Juga : Mahfud MD Soroti Campur Tangan Politik dalam Reformasi Pelayanan Polri
Mahfud menegaskan, pemerintah tidak akan menindak warga sipil di Papua. Dia percaya, masyarakat Papua adalah kelompok yang beradab dan bukan diwakili oleh sosok-sosok KKB.
Mahfud menambahkan, pemerintah dalam hal ini telah melakukan pendekatan dengan masyarakat Papua melalui jalan kesejahteraan dan operasi teritorial yang mengoptimalkan peran polri TNI dalam batas yang sudah diatur olej Undang-Undang Dasar.
“Lalu langkah-langkah lain juga menggunakan dialog, pemerintah berdasarkan hasil dialog sudah mendapatkan kebijakan yang sifatnya afirmasi, misal dana otsus. Kemudian di bidang politik pemerintah juga sudah memberi kebijakan afirmasi seperti mereka yang boleh menjadi kepala daerah harus orang asli papua (OAP), juga birokrasi nasional untuk memberi tempat terhadap OAP,” jelas Mahfud.
Kondusif
Baca Juga : Serap Aspirasi di Makassar, Komisi Reformasi Polri Catat Keluhan soal Pemerasan hingga Politik
Mahfud menambahkan, situasi Papua terkini secara umum daam perspektif keamanan nasional yang kondusif. Menurut dia, tindakan kriminal yang terjadi hanya di wilayah pegunungan tengah sepergi di Nduga dan Jaya Wijaya.
“Gangguan KKB itu dengan jumlah tertentu dan itu juga terjadi di luar Papua. Tapi di Papua, KKB ini menjadi isu karena motifnya motif politik dan keamanan karena bertujuan disintegrasi. Tapi kalau diliat dari skala kejahatan Papua is okay saja,” Mahfud menandasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
