PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR – Pemeritah Kota (Pemkot) Makassar melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Derah (RKPD). Pada Musrenbang tahun ini Pemkot Makassar menargetkan 2 trilun untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2023.
Musrenbang Pemkot Makassar mengangkat tema Percepatan Makassar menjadi Resilient City dengan Pertumbuhan yang Inklusif. Acara ini berlangsung di Hotel Rinra Jl Metro Tanjung Bunga, Kamis (16/03/2024)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman mengatakan, ketahanan kota menjadi fokus program di 2024.
Baca Juga : Lewat Forum Indonesia on the Move, Munafri Siapkan Sistem Transportasi Terpadu dan Rendah Emisi
Ia mengungkakan, secara umum Pemkot Makassar mengiginkan adanya lompatan pendapatan di Tahun 2024. Dimana PAD ditargetkan capai Rp 2 triliun seusai RPJMD dan visi misi Wali Kota Makassar.
“Kalau pendapatan pastinya besar pastinya belanja SKPD besar, belanja untuk masyarakat untuk perbaikan sarana prasarana di Makassar,” ungkap Helmi
Menurtnya, Pemkot berani menarget PAD sebanyak Rp 2 Triliun karena sesuai dengan hasil rapat koordinasi (rakor) pendapatan.
Baca Juga : Menjelang Setahun Kepemimpinan MULIA, Makassar Raih UHC Award 2026
OPD yang menarik pendapatan yang telah dipetakan target dan strateginya masing-masing untuk memaksimalkan pendapatan.
“Perubahan 2023 akan ada beberapa perbaikan terhadap sarpras (Sistem Informasi Sarana dan Prasarana) pendapatan, seperti pengembangan sistem Pakinta untuk memasang alat untuk restoran sehingga pajaknya bisa dinaikkan 2 sampai 3 kali lipat,” tuturnya.
Ia menambahkan, usulan-usulan yang masuk dari hasil musrebang tingkat lurah hingga kecamatan diharapkan bisa diwujudkan untuk membangun kota yang resilient.
Baca Juga : Kunjungi Kantor Kemenlu, Wali Kota Munafri Perkuat Diplomasi Pariwisata dan Maritim Lewat Kolaborasi
DPRD Kota Makassar mencatat sebanyak 650 pokok pikiran (pokir) yang bersumber dari fraksi-fraksi, namun menurut Helmy, seluruh saluran pokir tersebut tidak semuanya bisa diakomodir, perlu dipilah dan dipilih usulan yang masuk dalam prioritas untuk dijalankan.
Program yang akan dilaksanakan tahun mendatang juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemkot.
“Memang jadi permasalahan banyak usulan warga dan aspirasi tapi karena uang terbatas sehingga banyak usulaan yang tidak terakomodir,” pungkasnya
Baca Juga : Pengamat Nilai Ketegasan Munafri Tertibkan Parkir Liar hingga PKL Sangat Tepat Menata Makassar
Pasca musrebang ini, usulan-usulan yang diakomodir akan ditetapkan dalam RKPD itulah yang menjadi dasar penyusunan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) lalu diserahkan ke DPRD Makassar untuk dibahas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
