PORTALMEDIA.ID - Sejumlah civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta melakukan aksi tabur bunga sebagai peringatan atas matinya demokrasi Republik Indonesia, Kamis (14/3/2024).
Aksi tabur bunga bertempat di depan Gedung Auditorium Prof KH Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII, Sleman, DIY.
Aksi dilakukan para dosen, guru besar, jajaran dekanat, alumni dan dipimpin langsung oleh Rektor UII, Fathul Wahid.
Baca Juga : Jokowi Pakai Passapu di Rakernas PSI
Tabur bunga dilakukan di atas sebuah replika keranda berwarna hitam dan bertuliskan 'demokrasi'. Setelahnya, keranda diangkut oleh perwakilan dosen dan mahasiswa. Aksi hari ini didahului pembacaan orasi oleh perwakilan kampus dan pernyataan sikap UII 'Kematian Demokrasi di Indonesia'.
Rangkaian acara ini berlangsung 30 hari setelah pemilu serentak 2024 pada 14 Februari kemarin. Acara dimulai tepat pukul 14.14 WIB.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Fathul itu, disebutkan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tanda-tanda kematian demokrasi sudah terasa. Pernyataan sikap itu menyatakan banyak yang tak merasakan tanda-tanda kematian demokrasi, karena saking halusnya gerakan itu.
Baca Juga : Mantan Relawan Desak Jokowi Segera Bertobat
Fathul mengatakan segregasi sosial yang tercipta sejak 2014 hingga sekarang dengan label kadrun versus kampret telah terbukti menjadi sarana ampuh untuk melumpuhkan struktur demokrasi.
Lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikebiri, kemudian pengkritik pemerintah diseret ke meja hijau hingga dijebloskan ke penjara.
Fathul melanjutkan, upaya membunuh demokrasi lainnya adalah tindakan 'main kasar konstitusional'. Contohnya, amandemen terhadap UU KPK, UU Minerba, dan UU MK, serta pengesahan UU Ciptaker yang seakan-akan dilakukan secara konstitusional.
Baca Juga : LISA Robot AI Milik UGM Hilang Setelah Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM
"Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah manipulasi jalur dan mekanisme konstitusional. Kasarnya permainan itu dilanjutkan dengan memunculkan gagasan tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden tanpa pemilu," tutur Fathul.
"Tindakan paling kasar adalah mengintervensi Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden," lanjutnya.
Bagi civitas UII, hal-hal tersebut adalah serangan terhadap independensi lembaga peradilan sekaligus pengkhianatan terhadap amanat Reformasi 1998. Kata Fathul, fakta pahit bahwa demokrasi mati di tangan Jokowi setelah Indonesia 26 tahun melewati reformasi.
Baca Juga : DPR Cecar ANRI dan KPU soal Arsip Ijazah Jokowi
"Demokrasi sebagai kesepakatan publik yang suci telah mati di tangan Presiden Jokowi," ujar Fathul.
Para civitas UII sepakat dengan pandangan ahli dan lembaga independen terpercaya yang menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Sekalipun tampak damai dan aman di permukaan, tapi nyatanya dimanipulasi elite politik dan kelompok oligarki, memperdaya masyarakat demi dukungan politik elektoral.
"Pemilu, sebagai salah satu pilar utama demokrasi, telah ambruk dan sekadar menjadi sarana pelanggengan kekuasaan politik dinasti Presiden Jokowi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
