PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR – Capaian Partai Golkar Sulsel di Pemilu Legislatif 2024 ini menuai sorotan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Golkar Sulsel dianggap perlu evaluasi.
Partai berlambang beringin rindang ini hanya mampu menyumbang 3 kursi DPR RI dari Dapil Sulsel. Padahal pada Pemilu 2019, Golkar mengontrol 4 kursi.
Belum lagi posisi Golkar di DPRD Sulsel merosot di urutan ketiga. Olehnya, dengan torehan tersebut tentu berdampak besar terhadap kepemimpinan Taufan Pawe di Golkar Sulsel untuk dievaluasi.
Baca Juga : Idrus Marham Bela Bahlil dari Serangan Media Sosial: Ini Paradoks Demokrasi
Rencana evaluasi tersebut sudah dikumandangkan Waketum DPP Golkar, Erwin Aksa dan Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Golkar Idrus Marham.
“Banyak yang perlu dievaluasi di Golkar Sulsel di bawah kepemimpinan Pak TP, apalagi kedepan kita menghadapi Pilkada 2024,” tegas Erwin melalui keterangan tertulisnya, Senin (18/3/2024).
Evaluasi tersebut menurut caleg terpilih DPR RI Dapil DKI 3 ini diharapkan dapat membantu memperbaiki kinerja dan strategi politik Golkar Sulsel.
Baca Juga : Idrus Marham Tegaskan Isu Munaslub Golkar Bukan dari Istana, Puji Soliditas di Bawah Bahlil
Sehingga mampu meraih hasil yang lebih baik pada pemilihan berikutnya.
Hanya saja, Erwin tak mau merinci lebih lanjut terkait evaluasi terhadap kepengurusan di daerah yang mengalami penurunan kinerja, khususnya di Sulsel.
Meskipun demikian, data terbaru menunjukkan bahwa Golkar Sulsel mengalami berbagai tantangan signifikan dalam Pemilu 2024.
Baca Juga : Golkar Tegaskan Tak Ada Munaslub Ganti Bahli Jadi Ketum
Sehingga partai yang pernah mendominasi kemenangan terpaksa harus menelan pil pahit tahun ini dengan torehan kursi yang diraih baik tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga DPR RI.
Contohnya, di Kabupaten Luwu Timur, Kota Palopo, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.
Ini merupakan daerah-daerah di Sulsel di mana keperkasaan Partai Golkar di DPRD setempat tidak dapat dipertahankan.
Baca Juga : Ahmad Doli Kurnia Desak Pemerintah Terbitkan Keppres Pemindahan Birokrasi ke IKN
Untuk beberapa kabupaten/kota, Golkar harus rela melepaskan posisi ketua DPRD yang sebelumnya dipegangnya, digantikan oleh partai lain seperti NasDem, PDI Perjuangan, Gerindra, dan PAN, menunjukkan pergeseran politik yang signifikan.
Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Mudaslub), Erwin Aksa menyatakan belum pasti.
“Belum ada arah ke sana. Tapi pastinya akan ada evaluasi,” tegasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
