PORTALMEDIA.ID - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar halalbihalal di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Ahad 28 April 2024. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, mengatakan hanya anggota keluarga PBNU yang diundang halalbihalal ini.
Yahya menganggap Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai anggota keluarga. Karena itu, keduanya diundang.
"Ya walau kehadiran beliau jelas ada konteks khusus, tapi beliau hadir sebagai anggota-anggota keluarga kita keluarga NU," kata Yahya saat memberikan sambutan, Minggu (28/4/2024).
Baca Juga : PBNU Perkuat Layanan Gizi Pesantren, Salurkan MBG untuk 100 Ribu Santri
Yahya tak menjelaskan lebih detail konteks yang dimaksud. Ia lantas mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka karena terpilih menjadi presiden dan wapres terpilih pada Pemilihan Presiden 2024.
Yahya mememastikan, NU akan bekerja sama dengan pemerintah Prabowo-Gibran. Menurut Yahya, kerja sama ini berhubungan dengan niat politik.
"Nanti ke depan NU, tidak akan pernah tidak, bersama-sama pemerintah Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Apakah soal politik iya, tapi motivasinya adalah kemaslahatan rakyat," kata Yahya.
Baca Juga : Doa dan Sholawatan Satukan Pimpinan PBNU Pasca-Islah
Sebagai bentuk komitmen kerja sama itu, NU telah membentuk Satgas Keluarga Maslahat Umat NU yang dipimpin oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Satgas itu selama ini sudah bekerja sama dengan Polri.
Yahya mengatakan, NU memiliki tanggung jawab bekerja sama dengan pemerintah karena mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam merupakan Nahdliyin.
Sebagai organisasi masyarakat keagamaan, NU merasa bertanggung jawab untuk meningkatkan ekonomi hingga kualitas pendidikan Umat. NU juga ingin memastikan program pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga : Idrus Marham Apresiasi Langkah Ulama PBNU Tempuh Muktamar
"Urusan pendidikan sebetulnya tanggung jawab pemerintah. Pemerintah wajib buka sekolah. Urusan kesehatan juga tanggung jawab pemerintah. Termasuk peningkatan ekonomi. Namun, karena sedemikian banyaknya warga NU maka menjadi wajib membantu pemerintah," kata Yahya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
