PORTALMEDI.ID, MAROS — Struktur Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di Kabupaten Maros mengalami perubahan. Beberapa OPD akan dipisahkan.
Bupati Kabupaten Maros, Chaidir Syam mengatakan ada tiga OPD baru yang terbentuk dari hasil pemisahan tersebut.
Dinas Pemadam Kebakaran, sebelumnya tergabung dalam Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Baca Juga : Bupati Maros Ajak Masyarakat Kembali Menonton Televisi dan Mendengar Radio
"Ini dilakukan sesuai arahan dari pusat, bahwa di daerah Dinas Pemadam Kebakaran harus berdiri sendiri untuk menangani persoalan kebakaran ataupun kebencanaan," katanya usai Rapat Paripurna di Kantor DPRD Maros, Senin (13/5/2024).
Selanjutnya, Dinas Perhubungan yang sebelumnya berada dalam naungan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan.
Mantan Ketua DPRD Maros ini menyebutkan, saat ini moda transportasi di Maros sudah cukup kompleks sehingga butuh perhatian khusus dari Dinas Perhubungan.
Baca Juga : Bupati Maros Wajibkan ASN Pakai Pramuka Setiap Tanggal 14
"Sekarang ada moda transportasi kereta, moda transportasi darat dan juga moda transportasi laut di beberapa pelabuhan kita," ujarnya.
Kemudian, ada Dinas Ketenagakerjaan yang sebelumnya tergabung dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.
"Seiring dengan instansi yang masuk ke kabupaten Maros sehingga jumlah tenaga kerja saat besar sekali di kabupaten Maros, termasuk program kerja kita terkait Ketenagakerjaan untuk pemuda kita kita upayakan penanganan ketenagakerjaan bisa lebih fokus," tutupnya.
Baca Juga : Disentil Jokowi soal Bantimurung, Ini Sikap Bupati Maros
Ketua PMI Maros ini menuturkan bahwa pemberlakuan tiga OPD baru itu dimulai tahun depan.
"Alhamdulillah DPRD mengesahkan hari ini, sehingga kita bisa mengisi kekosongan OPD tersebut dan membuat penganggaran pokok di 2025 dan penyesuaian perbup yang ada," sebutnya.
Ia menyebutkan, pihaknya akan dilakukan lelang jabatan untuk mengisi posisi kepala OPD baru ini.
Baca Juga : Pemkab Maros Gelar Job Fair Pekan Depan, Buka Lowongan Penyandang Disabilitas
Tetapi, kata dia, lelang jabatan harus menunggu izin dari Kementerian dalam negeri.
Sebab, Chaidir tak lagi bisa melakukan mutasi jelang Pilkada.
"Tapi untuk persoalan lelang jabatan kita masih dalam proses meminta rekomendasi dengan Kementrian dalam Negeri , jika diizinkan maka akan dilakukan lelang tersebut," terangnya.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
