PORTALMEDIA.ID – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengidentifikasi tujuh modus kecurangan yang sering dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam mencurangi anggaran.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyebutkan modus paling umum adalah manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran. Kecurangan ini, menurut Ateh, tetap berulang selama 10 hingga 20 tahun terakhir.
Ateh menegaskan, BPKP dapat melacak manipulasi yang dilakukan oleh pemda, termasuk titik pemotongan anggaran yang sering diselewengkan.
Baca Juga : Pemkot, KemenPANRB, Mendagri, dan BKN, Kolaborasi Cari Solusi Insiden di Makassar
"Ini masih modus lama dan terus berulang. Kami bahkan tahu anggaran dipotong di mana dan ke mana arahnya," ujarnya.
Modus lainnya yang diungkap BPKP mencakup suap, gratifikasi, nepotisme dalam perizinan, penyalahgunaan diskresi kebijakan, penggelembungan harga pada proyek, pungutan liar dalam izin, serta manipulasi laporan keuangan.
Ateh juga mencatat banyak pemda yang melaporkan proyek seolah selesai, padahal kenyataannya belum.
Baca Juga : Munafri Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Pemkot dan Pemprov Sulsel
Kepala BPKP itu menegaskan kesiapan membantu pemda membangun sistem pencegahan korupsi, mengingat saat ini hanya 9 persen dari total 514 kabupaten/kota yang memiliki sistem pengendalian kecurangan memadai. Ateh pun mengimbau pemda untuk segera memperbaiki sistem internal.
"Ini hanya soal kemauan. Saya kira sudah saatnya pemda mau berbenah, apalagi dengan adanya perhatian serius dari pihak penegak hukum," tambahnya, merujuk pada sikap tegas Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam pemberantasan korupsi di daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
