PORTALMEDIA.ID – Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Deputi VII/Kominfotur) Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, mewakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), menghadiri peluncuran hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2024 yang diinisiasi Dewan Pers di Hotel Grand Melia Jakarta.
Deputi VII didampingi oleh Asisten Deputi Bidang Informasi Publik dan Media Massa, Novan Ivanhoe Saleh, dalam acara penting yang mengungkapkan kondisi kebebasan pers nasional.
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyampaikan bahwa Survei IKP 2024 dilaksanakan selama Mei hingga September 2024 di 38 provinsi di Indonesia. Survei ini melibatkan 407 informan ahli, terdiri dari 393 informan provinsi dan 14 dari tingkat nasional.
Baca Juga : Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Wartawan
Provinsi Kalimantan Selatan meraih nilai tertinggi dalam IKP, yakni 80,91, yang menunjukkan tingkat kebebasan pers yang cukup baik. Sebaliknya, empat provinsi terbawah dalam IKP adalah Papua Tengah, Lampung, Papua, dan Maluku.
Atmaji Sapto Anggoro, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers, menjelaskan bahwa nilai IKP nasional tahun ini mencapai 69,36, yang dikategorikan sebagai “cukup bebas.”
Meskipun begitu, hasil ini menunjukkan penurunan selama dua tahun berturut-turut, mengindikasikan adanya tantangan yang terus dihadapi oleh pers di Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.
Baca Juga : Putusan MK Perjelas Batas Pemidanaan terhadap Wartawan
Menanggapi penurunan IKP, Deputi VII/Kominfotur Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto menyarankan agar Dewan Pers dan kementerian serta lembaga terkait dapat menjaga soliditas serta meningkatkan sinergi antarinstansi.
Tujuannya adalah untuk memperkuat variabel-variabel yang menjadi indikator penilaian IKP, sekaligus mengurangi potensi penurunan yang dapat mempengaruhi kebebasan pers secara nasional.
Deputi VII juga menegaskan bahwa Kemenko Polkam siap untuk berperan aktif dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi solusi atas permasalahan yang mungkin muncul terkait kebebasan pers.
Baca Juga : Koordinasi dengan Dewan Pers Menguat, Polri Dinilai Makin Terbuka
Menurutnya, langkah koordinasi ini krusial dalam membangun lingkungan yang lebih kondusif bagi pers serta mendorong iklim kebebasan berekspresi yang sehat dan berimbang.
Acara peluncuran IKP 2024 ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi dunia pers di Indonesia dalam menjaga kemerdekaannya. Meski beberapa provinsi menunjukkan nilai yang baik, tantangan kebebasan pers yang melibatkan berbagai aspek sosial, politik, dan hukum masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pers.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
