PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Arfandy Idris menyoroti struktur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) lingkup Pemprov Sulsel yang banyak dijabat pelaksana tugas(Plt).
Arfandy Idris mengaku bahwa DPRD Sulsel telah berulangkali menyarankan kepada gubernur, untuk mempertimbangkan pencapaian kinerja dengan melakukan definitif pada semua jabatan strategis yang masih diisi oleh Plt.
"DPRD sudah berulang memberi pertimbangan agar segera diisi pejabat definitif sehingga dalam pencapaian kinerja itu bisa lebih maksimal," ujar Arfandy, Senin (29/8/2022).
Baca Juga : Gunakan Helikopter, TNI AU Berhasil Evakuasi 143 Korban Banjir di Luwu
Tambahnya, Kader Golkar ini mengungkapkan bahwa kuasa dari Plt itu terbatas sehingga dapat menghambat kinerja Pemprov Sulsel sendiri.
"Tetapi tergantung Pak Gubernur, berulang itu kita sampaikan. Pasti mereka juga tidak bisa berbuat banyak karena kewenangannya terbatas. Kalau (Program Andalan) itu kan sudah terprogram, memang kalau pelaksana tugas kan terbatas kewenangannya beda kalau yang definitif," bebernya.
Lebih lanjut, dirinya bingung dikarenakan lelang jabatan sudah lama dilakukan tapi Gubernur Andalan belum juga melakukan perubahan ke pejabat definitif secara keseluruhan.
Baca Juga : PJ Gubernur Sulsel Ajak Masyarakat Dukung PT Vale Terapkan Keberlanjutan di Lutim
"Untuk itu kita mendorong agar Pak Gubernur segera mengisi dan sebagian itu kak memang sudah dilakukan lelang tapi itu sudah ada, tapi kok kenapa tidak dilantik ya?," kata dia.
Arfandy menuturkan bahwa penyebab lain mengapa ada banyak pejabat Plt di lingkup Pemprov Sulsel karena kebijakan Sudirman Sulaiman yang kembali menempatkan pejabat yang tadinya definitif ke OPD lain untuk menjadi Plt, akhirnya jumlah Plt semakin banyak.
Untuk diketahui, menurut Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Imran Jausi membocorkan bahwa ada sederet OPD yang masih diisi oleh Plt.
Baca Juga : BNPB Salurkan Bantuan DSP Rp2,5 Miliar untuk Bencana di Sulsel
"Dinas Kesehatan, Inspektorat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Koperasi dan UKM, Satpol PP, Biro Ekonomi, dan Biro Organisasi," ujar Imran ketika dikonfirmasi.
Terakhir, ternyata ASS belum memberikan arahan untuk melakukan pemindahan dari Plt ke definitif bagi para Kepala OPD tersebut."Belum ada arahan dari pimpinan," singkatnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
