PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Menyusul rencana kenaikan BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar, pemerintah juga berencana menyalurkan bantuan sosial (baksos) sebesar 24,17 trilliun.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan, Yusran IB Hernald mengatakan pengalihan anggaran subsidi BBM tersebut tidak akan efektif karena bersifat sementara.
Baca Juga : Mensos Ungkap 571.410 Rekening Bansos Terindikasi untuk Judi Online
"Yang dikeluarkan pemerintah tidak serta merta bisa dianggap mencukupi dari pada kebutuhan masyarakat terkait kenaikan BBM. Sebab ini bersifat sementara dan tidak seluruh masyarakat mendapatkan, jadi tidak akan efektif," kata Yusran, Kamis (1/9/2022).
Ia menjelaskan, naiknya harga BBM tentu akan memberikan efek domino terhadap harga-harga bahan pokok yang akhirnya berakibat kepada daya beli masyarakat.
"Yang kita harapkan bagaimana nanti pemerintah bisa menciptakan banyak lapangan kerja sehingga masyarakat semua dapat berpenghasilan," ujarnya.
Baca Juga : Menaker Terbitkan Aturan Baru, BSU Rp600 Ribu Mulai Cair Juni 2025
"Kedua tentu memang ada penyesuaian harga bahan pokok rumah tangga, ini kan yang paling penting untuk pemerintah agar supaya masyarakat ini tidak terjadi penurunan daya beli akibat adanya kenaikan bahan makanan atau bahan pokok," sambung Yusran.
Maksimalkan Kemudahan Investasi
Salah-satu saran yang Yusran sodorkan adalah kemudahan investasi baik melalui fasilitas maupun pelayanan dari Pemprov bagi para investor di Sulawesi Selatan.
"Semboyan 'Ramah Investasi ' itu harus betul-betul diwujudkan, jangan hanya menjadi semboyan, sehingga para investor di Sulsel ini betul-betul mendapat fasilitas dan mendapat kesempatan serat pelayanan yang luar biasa dari pemerintah provinsi," sambungnya.
Baca Juga : Pemerintah Gunakan Data Baru untuk Penyaluran Bantuan Sosial Mulai April 2025
Ia mencontohkan, terkadang terjadi kasus di mana Pemprov sudah memberikan lampu hijau terkait investasi, namun di kabupaten/kota tak demikian.
"Karena yang terjadi sekarang provinsi terkadang memberikan sinyal positif diterima tetapi di kabupaten kota yang belum, ini yang kadang bisa menghambat atau mengurungkan niat berinvestasi di Sulsel," jelasnya.
Untuk diketahui, ada tiga jenis Bansos yang akan disalurkan oleh pemerintan. Pertama ada bantuan langsung tunai (BLT) yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai bantuan 600 ribu rupiah/KPM.
Baca Juga : Berikut Enam Bansos yang Bakal Cair pada 2025
Kedua, Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk bantuan upah sebesar 600 ribu rupiah untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.
Terakhir, untuk membantu di aspek transportasi dari ojek hingga nelayan di daerah masing-masing, Pemerintah Daerah (Pemda) diminta menyisihkan 2% (2,17 triliun) dari Dana Alokasi Imum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk bansos.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
