PORTALMEDIA.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, menghabiskan anggaran sebesar Rp13 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Angkanya Rp13 miliar," kata Bima kepada awak media di Media Center Magelang Retreat, Jumat (21/2/2025).
Bima menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Baca Juga : Kepala Daerah Siap-siap Pakai Maung sebagai Kendaraan Dinas
Program tersebut bertujuan untuk membina, mengawasi, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan di daerah.
Menurutnya, penyelenggaraan retreat kepala daerah di Akmil pada periode 21-28 Februari 2025 ini justru memiliki anggaran lebih kecil dibandingkan program sejenis sebelumnya.
"Kalau dulu karena jumlah harinya lebih panjang, bisa satu bulan lebih di Lemhanas dan dua minggu di Kemendagri, serta pesertanya menginap di hotel, tentu anggarannya jauh lebih besar," jelasnya.
Baca Juga : Hadiri Rakornas Kemendagri di Kendari, Bupati Bantaeng Bertekad Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
Bima menekankan bahwa tahun ini para kepala daerah menjalani program selama tujuh hari di tenda, bukan di fasilitas hotel seperti pada periode sebelumnya. Ia juga membandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya yang melibatkan akomodasi di hotel melalui anggaran APBD masing-masing daerah.
Selain itu, Bima menyoroti besarnya anggaran nasional, yakni APBN sebesar Rp3.600 triliun dan dana yang beredar di daerah melalui APBD sebesar Rp1.300 triliun. Dengan adanya retreat ini, ia berharap para kepala daerah dapat mengelola dana tersebut dengan lebih profesional dan transparan untuk kepentingan rakyat.
"Teman-teman kepala daerah diharapkan bisa mengelola uang rakyat untuk kembali ke rakyat dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional. KPK, Kapolri, BPK, dan BPKP juga hadir untuk memastikan pengawalan dana publik," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
