PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR -- Kabar gembira bagi petani! Pemerintah resmi menggelontorkan Rp300 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga ringan hanya 3-6%.
Pemerintah resmi mengalokasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun bagi sektor pertanian pada 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa dana besar ini akan difokuskan untuk mendukung petani dalam berbagai aspek, termasuk alat-alat pertanian modern dan mekanisasi guna mengurangi food loss. "KUR sekarang besar sekali. Kalau saya enggak salah, Rp300 triliun," ujar Zulkifli Hasan.
Menurut pria yang akrab disapa Zulhas ini, dana tersebut bukan hanya untuk membantu petani dalam pembelian alat-alat pertanian, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi produksi melalui modernisasi.
Salah satu fokus utama adalah mekanisasi pertanian yang dianggap penting dalam menekan angka food loss yaitu kerugian hasil panen akibat proses pascapanen yang tidak optimal.
"Mekanisme bisa mengurangi food loss yang terjadi di Indonesia. Inovasi teknologi modern akan menjaga kualitas hasil pertanian dari panen hingga pengeringan bahan pangan," jelasnya.
Lebih lanjut, Zulhas menekankan bahwa Rp300 triliun yang dialokasikan dari perbankan ini masuk dalam kategori KUR dengan bunga yang sangat ringan, yaitu hanya 3 persen hingga 6 persen.
Hal ini diharapkan dapat membantu petani meningkatkan produksi tanpa terbebani biaya pinjaman yang tinggi. "Itu ada Rp300 triliun dari perbankan, masuk kategori KUR, yang bunganya 3 persen sampai 6 persen," tambahnya.
Selain dukungan permodalan melalui KUR, pemerintah juga menaruh perhatian pada harga jual hasil pertanian.
Zulhas mengungkapkan bahwa selama 28 tahun terakhir, harga hasil panen di tingkat petani sering kali anjlok saat masa panen tiba, meskipun harga di awal tanam cukup bagus.
Ia menyebut bahwa petani sebenarnya hanya memiliki satu permintaan utama, yakni mendapatkan harga jual yang layak untuk hasil panennya. "Petani hanya ingin satu hal, hasil panen mereka dibeli dengan harga bagus," katanya.
Sebagai solusi, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan menetapkan harga dasar gabah yang lebih tinggi. Melalui rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, diputuskan bahwa harga gabah harus naik menjadi Rp6.500 per kilogram di tingkat petani.
"Kami sudah mengeluarkan putusan rapat terbatas yang dipimpin Presiden langsung, harga gabah kita tetapkan naik jadi Rp6.500 per kg yang harus diterima oleh petani," ungkapnya.
Bahkan, Zulhas menegaskan bahwa pemerintah akan mengawasi secara ketat implementasi kebijakan ini.
Jika ada pabrik padi yang membeli gabah dari petani dengan harga di bawah Rp6.500 per kg, tindakan tegas akan diambil. "Jadi, kalau ada pabrik padi membeli gabah kurang dari Rp6.500, kita bisa periksa. Mesti caranya keras!" tegas Zulhas.
Dengan alokasi KUR Rp300 triliun dan kebijakan harga gabah yang lebih tinggi, pemerintah berharap sektor pertanian di Indonesia semakin berkembang dan petani bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
