PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Pengamat Ekonomi Unhas, Prof Marzuki Dea kritisi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan dalih "salah sasaran" oleh pemerintah.
Ia sudah melakukan pembacaan situasi yang kerap kali terjadi di beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
"Saya kira kenaikan harga tersebut seperti biasanya. Kalo sudah disampaikan sebenarnya itu sudah dianggap sebagai kebijakan yang harus dilaksanakan," ucapnya. Senin (5/9).
Baca Juga : Stok BBM SPBU Swasta Mulai Langka, Operasional Shell di Bekasi Lumpuh Total
Alasannya klasik kata Prof Marzuki, pasti disesuaikan dengan kondisi keuangan Negara yang mengalami kesulitan karena alasan defisit yang tiba - tiba membengkak tidak terkendali dan selalu didasarkan pada alasan kebijakan subsidi salah sasaran.
"Masalahnya kalau pemerintah salah sasaran kenapa kemudian masyarakat yang harus tanggung kesalahan tersebut dengan kenaikkan harga BBM bersubsidi," bebernya.
"Sampai kapan model kebijakan dengan alasan salah sasaran tersebut dilakukan pemerintah dan masyarakat yang harus menanggung kesalahan," sambung Prof Marzuki.
Baca Juga : Insiden di SPBU Bone Jadi Pelajaran, Pertamina Janji Tingkatkan Komunikasi Lintas Budaya Operator
Ditengarai persoalannya itu, sebenarnya bermula karena kurang transparannya informasi terkait, antara besarnya kuota subsidi alam dan nilai rupiah subsidi BBM yang disediakan.
"Masalahnya juga banyak informasi yang tersampaikan kadang saling silang atau berbeda beda antar pejabat," pungkasnya.
Bukan cuma itu, kebijakan penyesuaian harga energi global yang berubah terutama saat turun, tidak segera disesuaikan dengan harga jual di pasar yang sudah terlanjur dinaikkan.
Baca Juga : Konsumsi BBM Berkurang Selama Mudik Lebaran 2025
"Artinya, jika harga energi global turun maka seharusnya harga jual BBM juga turun, tidak bertahan diharga yang sudah terlanjur dinaikkan. Masalah inilah yang seharusnya perlu menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi," terangnya
Lebih lanjut, Prof Marzuki menguraikan tentang dasar kepercayaan masyarakat terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
"Pada dasarnya, jika sudah terbangun rasa kepercayaan atau trust dari masyarakat, maka setiap kebijakan kenaikan harga tersebut mungkin tidak akan banyak masalah," bebernya.
Baca Juga : Pemerintah Janji Beri Harga Khusus ke Pengemudi Ojol
Dampaknya, pasti akan terasa langsung pada meningkatnya inflasi terhadap barang dan jasa yang langsung dibutuhkan masyarakat. Utamanya bahan pangan dalam arti luas, beras, telur, ikan, biaya transportasi, PLN, termasuk akomodasi tempat penginapan dan fasilitas liburan.
Hal tersebut selanjutnya akan merembet pada menurunnya aktivitas produksi dunia usaha, sehingga mengurangi ketersediaan barang dan jasa di pasar, yang selanjutnya menaikkan harga, dengan dampaknya daya beli masyarakat lemah.
"Jika proses tersebut terus terjadi tidak terkendali atau tidak ada solusinya, maka akan memicu trend stagflasi terjadi yang sudah mulai terasa. Yaitu kondisi dimana inflasi telah beriringan dengan rendahnya kegiatan produktif perekonomian sehingga memicu meningkatnya jumlah pengangguran dan jumlah kemiskinan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
