PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah efisiensi anggaran dengan membatasi penggunaan hotel untuk pertemuan resmi.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk menghapus penggunaan hotel secara total, tetapi sebagai upaya pengelolaan anggaran yang lebih optimal.
"Tidak ditiadakan (hotel), tetapi kita sama-sama melakukan efisiensi (anggaran)," ujar Munafri.
Baca Juga : Pasang Papan Penanda, Pemkot Makassar Tegaskan Status Aset Fasum di Perumnas Sudiang
Meskipun mengurangi pemakaian hotel untuk kegiatan pemerintahan, Pemkot justru ingin menarik lebih banyak event berskala besar ke Makassar.
Munafri menyoroti potensi sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) serta event hiburan sebagai penggerak ekonomi daerah.
"Pemerintah harus mengadakan kegiatan yang bisa mendatangkan orang ke Makassar, seperti event musik dan sebagainya," jelasnya.
Baca Juga : Diperkuat Putusan MA, Pemkot Makassar Segera Tertibkan Bangunan Liar di Lahan Kompleks Pemda Manggala
Sebagai contoh, Munafri menyebut konser Sheila On 7 yang sukses digelar di Makassar dan berdampak signifikan terhadap okupansi hotel serta perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan kuliner.
Untuk mewujudkan hal ini, Pemkot akan menyederhanakan sistem perizinan agar lebih ramah bagi penyelenggara acara.
"Bagaimana orang mau datang ke sini kalau izinnya saja susah? Pemerintah harus jeli dalam membuat sistem perizinan yang lebih sederhana," kata Munafri.
Baca Juga : Optimalkan Fungsi Aset, Pemkot Makassar Tawarkan Skema Relokasi bagi Pedagang Pasar Hobi
Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung industri berbasis event ini. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci sukses dalam membangun ekonomi lokal.
"Tidak semua harus datang dari pemerintah. Masyarakat juga bisa berperan, dan pemerintah akan mendukung dari sisi regulasi," tambahnya.
Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Adnan, menegaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan agar dana dapat dialokasikan ke sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pengendalian inflasi, dan cadangan pangan.
Baca Juga : Wali Kota Appi Apresiasi Inovasi Urban Farming di Tammua, Terintegrasi dengan Sentra Tukar Sampah
Pos anggaran yang dianggap kurang mendesak, seperti perjalanan dinas, pertemuan di hotel, kegiatan seremonial, Focus Group Discussion (FGD), dan bimbingan teknis (Bimtek) akan dirasionalisasi agar lebih efektif.
"Kita harus melihat kembali program-program yang benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan prioritas," ujar Irwan.
Untuk menyeimbangkan kebijakan ini dengan keberlanjutan industri perhotelan, Pemkot Makassar juga berencana berdiskusi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) guna mencari solusi terbaik.
Baca Juga : Sanjung Capaian Jamsostek Makassar di Atas Rata-rata Nasional, Dirut BPJS: Layak Jadi Contoh Nasional
"Belum ada komunikasi dengan PHRI. Saya baru masuk, nanti pasti akan bicara," kata Munafri.
Dengan langkah ini, Pemkot Makassar berharap dapat mengelola anggaran lebih bijak sekaligus meningkatkan daya tarik kota melalui event-event besar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
