PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR – Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Dinas Pendidikan Sulsel untuk memberikan perhatian yang setara antara sekolah negeri dan swasta.
Dalam rapat kerja bersama dinas terkait, DPRD mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar untuk mendukung operasional sekolah swasta agar bisa memberikan pendidikan gratis seperti sekolah negeri.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, menilai kebijakan ini penting untuk menyeimbangkan kualitas dan akses pendidikan, khususnya menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Komitmen Tindak Lanjuti Catatan DPRD Soal Kinerja 2024
“Dinas Pendidikan harus memberi perhatian yang setara bagi sekolah swasta. Jika memungkinkan, kami mendorong adanya subsidi agar sekolah swasta juga bisa menggratiskan biaya pendidikan,” ujarnya, Rabu (7/5/2025).
Menurut Indah sapaannya, banyak sekolah negeri kesulitan menampung lonjakan jumlah siswa setiap tahunnya. Dalam kondisi ini, keberadaan sekolah swasta bisa menjadi solusi, namun harus mendapat dukungan dana agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
Selain usulan anggaran, Komisi E juga mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Sulsel. Salah satu fokusnya adalah memperluas akses ke sekolah unggulan dengan mempertimbangkan domisili, bukan semata prestasi akademik.
Baca Juga : Disdik Sulsel Jamin SPMB 2025 Bersih dari KKN, Iqbal Tepis Isu Punya Ordal Bisa Pilih Sekolah
Namun, rencana pembentukan sekolah unggulan baru dinilai masih perlu dikaji lebih dalam. Indah menyarankan agar rencana ini ditunda hingga ada konsultasi lanjutan dengan Kementerian Pendidikan.
“Program ini perlu dikaji secara menyeluruh dan disosialisasikan dengan baik agar tidak menimbulkan kesenjangan baru,” tegas politisi partai Gerindra itu.
DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi guru. Salah satu usulan yang muncul adalah penambahan jam mengajar sebagai syarat utama dalam proses sertifikasi. Langkah ini diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.
Baca Juga : Komisi E DPRD Sulsel Minta Kepastian Pembayaran PBI, BPJS Siap Kembalikan Dana Ganda
Menghadapi SPMB 2025/2026, DPRD Sulsel meminta seluruh kepala sekolah untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya menyangkut perubahan mekanisme penerimaan siswa baru.
“Jangan sampai orang tua dan siswa bingung dengan skema baru. Sosialisasi harus menyentuh semua lapisan masyarakat,” ujar istri Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin tersebut.
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Sulsel Andi Muhammad Irfan AB, mengkritisi rencana Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel terkait membentuk status Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Unggulan.
Baca Juga : DPRD Sulsel Dukung Relokasi Warga di Sekitar PT Huadi, Asal Tak Rugikan Masyarakat
Rencana tersebut akan diterapkan pada empat SMAN di Kota Makassar, yakni SMAN 1, SMAN 2, SMAN 5, dan SMAN 17.
Menurut Irfan AB, kebijakan ini terkesan mendadak, eksklusif, dan tidak adil karena hanya diberlakukan di Makassar.
“Harusnya kalau mau diberlakukan, ya dilaksanakan secara adil di semua 23 kabupaten, bukan hanya di Kota Makassar saja,” ujar Irfan.
Baca Juga : Wabup Bulukumba Desak Perbaikan Jalan di Selatan Sulsel
Ia menilai kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam pelayanan pendidikan di Sulsel.
“Mohon persoalan ini diatensi agar tidak terjadi kecemburuan nantinya, apalagi kami mewakili masyarakat dari berbagai daerah pemilihan di Sulsel,” tegas politisi PAN tersebut.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, menjelaskan bahwa mekanisme SPMB tahun ini akan mengedepankan jalur domisili berdasarkan jarak, usia, dan kemampuan akademik.
Untuk sekolah unggulan, jalur prestasi tetap menjadi acuan utama dengan proses seleksi yang melibatkan nilai rapor dan hasil Tes Potensi Akademik (TPA).
“Hasil TPA akan langsung diumumkan agar proses seleksi berlangsung transparan dan menghindari kecurigaan,” jelas Iqbal.
Ia juga menyampaikan bahwa siswa yang menghafal Al-Qur’an minimal 10 juz diberikan keleluasaan untuk memilih sekolah tujuan, meskipun tetap harus mengikuti proses seleksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
