0%
Jumat, 16 September 2022 22:18

Menuju Pilpres 2024

Soal Pemanggilan Anies oleh KPK, Demokrat: Usaha Penjegalan Anies Nyapres 2024

Editor : Rasdiyanah
Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat AHY. Foto: dok detik
Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat AHY. Foto: dok detik

Demokrat menyebut, adanya pemanggilan KPK atas pemyelenggaraan Formula E kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan usaha penjegalan Anies untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

PORTALMEDIA.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman menilai pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan oleh KPK terkait Formula E sebagai penjegalan menuju Pilpres 2024

“Untuk itu, di posisi Formula E, yang saya tanyakan apakah Anies aman atau tidak,” kata Benny di JCC Senayan, dikutip dari liputan6, Jumat (16/9/2022).

Menurut Benny, pemanggilan Anies ke KPK bertujuan untuk menyingkirkan Anies dari ajang Pilpres. Ia menyebut penjegal adalah sosok invisible hand atau genderuwo.

Baca Juga : SBY Desak Peran Aktif PBB Cegah Ancaman Perang Dunia Baru

“Ada genderuwo. Genderuwo ini adalah suara yang tidak jelas asal usulnya. Yang tidak menghendaki Pak Anies menjadi calon presiden. Saya tidak tahu. Tapi yang penting ada invisible power. Invisible hand yang ingin menjegal,” kata dia.

Inivisble Power

Benny menyebut invisible power berasal dari penguasa atau pemerintah. “Ada invisible power yang tidak ingin ada koalisi di luar yang dikehendaki oleh penguasa sekarang ini. Itu sudah jelas ada kan. Makanya kita menyampaikan sinyal itu,” tegasnya.

Menurut Benny, AHY dalam pidatonya di Rapimnas juga menyinggung soal pihak yang ingin mengganggu terbentuknya koalisi baru. Pihak itu adalah orang yang sama ingin menjegal langkah Anies.

Baca Juga : Berubah Jadi Parpol, Gerakan Rakyat Usung Anies Baswedan

“Tadi kan (AHY) ngomong tadi itu, saya setuju. Itu tadi ada invisible power. Mengganggu, ya kan? Ingin melanggengkan kekuasaan dengan cara tidak fair. Demokrasi juga persaingan sehat, jadi tidak boleh meraih kemenangan dengan cara mematikan persaingan," kata dia.

"Tidak boleh menggunakan posisi dominan dalam kekuasaan untuk mematikan persaingan, untuk mematikan munculnya calon potensial, menghambat munculnya persekutuan politik baru dalam kontestasi pemilu,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Redaksi Portal Media menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@portalmedia.id atau Whatsapp 081395951236. Pastikan Anda mengirimkan foto sesuai isi laporan yang dikirimkan dalam bentuk landscape
Berikan Komentar
Populer