PORTALMEDIA.ID - Komisi V DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat yang akan mengambil alih renovasi gedung serta fasilitas umum (fasum) yang rusak akibat gelombang unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Anggota Komisi V DPR RI Hamka Kady menyinggung surat dari Gubernur Sulawesi Selatan yang meminta perhatian terkait kerusakan aset negara di daerahnya.
Ia juga menegaskan pernyataan Menteri PU di media yang sebelumnya menyebut seluruh renovasi akan ditanggung pemerintah pusat.
Baca Juga : DPRD Sulsel dan Pemprov Bahas Kejelasan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan
“Sebagaimana yang Pak Menteri jelaskan di TV kemarin, semua aset negara yang rusak akibat demonstrasi ditanggung oleh pemerintah. Saya ingin memastikan hal itu betul adanya,” ujar Hamka.
Hal senada disampaikan Mori Hanafi, legislator dari Dapil NTB I. Ia menyoroti kondisi Gedung DPRD Provinsi NTB yang hangus terbakar pascaaksi massa, dan berharap agar perbaikannya diprioritaskan.
“Gedung DPRD NTB habis tanpa sisa. Mohon bisa dimasukkan dalam perencanaan renovasi pemerintah,” ujarnya.
Baca Juga : DPRD Sulsel Soroti Team Leader Paket Irigasi Multiyears 2025–2027
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan seluruh pimpinan dan anggota komisi sepakat agar pemerintah pusat segera menangani perbaikan. Ia meminta Kementerian PU mengalokasikan anggaran khusus sehingga pelayanan publik di daerah tidak terhambat.
“Kami setuju ini diambil alih pemerintah pusat. Harus segera dibangun kembali supaya roda pemerintahan daerah bisa normal,” tegas Lasarus.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemulihan sejumlah gedung DPRD di berbagai provinsi membutuhkan biaya besar. Berdasarkan data awal, terdapat fasilitas umum di 19 provinsi yang masuk daftar renovasi, termasuk Gedung DPRD Makassar dan Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Baca Juga : Audiensi ke DPRD Sulsel, Petugas Irigasi Pertanyakan Kejelasan Status Kepegawaian
Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp900 miliar, yang akan ditanggung melalui APBN. Pemerintah dan DPR berharap, dengan langkah cepat ini, stabilitas politik serta pelayanan publik di daerah dapat segera pulih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
