PORTALMEDIA.ID – Perempuan memiliki peran penting dalam membangun birokrasi yang inklusif, patuh terhadap aturan, serta mampu menciptakan ruang aman dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik.
Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.
Menurut Menteri Rini, birokrasi yang dipimpin oleh perempuan terbukti lebih taat aturan dan kolaboratif dalam proses pengambilan keputusan.
Baca Juga : Indonesia Perkuat Diplomasi Maritim Lewat Pencalonan Prof. Eddy Pratomo di ITLOS
“Pemimpin perempuan memiliki kecenderungan untuk menciptakan safe space yang mendorong keterbukaan, empati, dan penyelesaian konflik secara konstruktif,” ujarnya.
Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan kerap melahirkan kebijakan yang berpihak pada keseimbangan kehidupan kerja, seperti penerapan flexible work, cuti ayah, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti ruang laktasi dan daycare.
Rini menjelaskan, untuk membuka ruang yang lebih luas bagi kepemimpinan perempuan di birokrasi, diperlukan langkah konkret melalui empat pendekatan utama. Pertama, melalui legislasi dan kebijakan yang berpihak pada kesetaraan.
Baca Juga : Panen Kedelai Garuda Merah Putih di Lampung, Bukti Komitmen TNI Dukung Ketahanan Pangan
Kedua, transformasi budaya organisasi. Ketiga, penumbuhan teladan kepemimpinan. Dan keempat, penguatan ekosistem “women support women” atau saling dukung antarperempuan.
Menteri Rini menilai, sinyal positif terhadap kesetaraan gender di Indonesia terus menguat. Indeks Ketimpangan Gender menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, menandakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil.
Perbaikan ini didorong oleh meningkatnya partisipasi kerja perempuan, pendidikan, dan keterwakilan dalam berbagai sektor.
Baca Juga : Menko Polkam Ingatkan Anak Indonesia di Luar Negeri Tak Lupa Budaya dan Sejarah Bangsa
Dari total lebih dari 5,2 juta aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia, sekitar 57 persen atau hampir 3 juta di antaranya adalah perempuan. Namun, keterwakilan perempuan di jabatan strategis masih terbatas.
“Perempuan yang menduduki jabatan pimpinan tinggi baru mencapai 17 persen, ini artinya masih banyak ruang untuk peningkatan,” jelasnya.
Sebagai motor penggerak reformasi birokrasi, Kementerian PANRB terus berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung perempuan ASN untuk berkembang menjadi pemimpin.
Baca Juga : Pemerintah Tegaskan Krisis Siber Bukan Sekadar Masalah Teknis, tapi Ancaman Kedaulatan
Langkah yang dilakukan antara lain melalui kebijakan fleksibilitas kerja, sistem rekrutmen dan pengembangan karier yang nondiskriminatif, serta penguatan nilai-nilai BerAKHLAK dalam budaya kerja ASN.
Rini juga menegaskan pentingnya pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan nasional yang memastikan perspektif gender terintegrasi dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
“Tujuannya adalah mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berperspektif gender agar laki-laki dan perempuan memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan nasional,” kata Rini.
Baca Juga : Program Koperasi Merah Putih Serap 681 Tenaga Kerja, Ditargetkan Capai 1,3 Juta pada Akhir 2025
Ia menambahkan, kehadiran perempuan di level kepemimpinan bukan sekadar pelengkap struktur birokrasi, melainkan penggerak nilai dan penyeimbang dinamika organisasi pemerintahan.
“Kepemimpinan perempuan bukan tentang seberapa tinggi posisi yang diraih, tetapi seberapa besar manfaat yang dapat dihadirkan bagi sesama,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Rini juga mengapresiasi penyelenggaraan Sekolah Kepemimpinan Kartini di Sekolah Garuda, yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Saya berharap tempat ini terus menjadi wadah bagi pelatihan dan pengembangan perempuan Indonesia, sekaligus menjadi Kawah Candradimuka bagi generasi unggul bangsa,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
