PORTALMEDIA.ID - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta PT Pertamina (Persero) memperkuat sistem pengendalian mutu dan meningkatkan transparansi informasi kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas bahan bakar nasional.
Nurdin menekankan pentingnya langkah investigasi menyeluruh oleh Pertamina Patra Niaga terkait maraknya laporan sepeda motor mengalami gangguan mesin setelah mengisi BBM jenis Pertalite di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Ia menilai keterbukaan hasil pemeriksaan laboratorium menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Kasus motor brebet ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap mutu energi nasional. Pertamina harus segera mempublikasikan hasil uji laboratorium dan memastikan tindakan cepat di lapangan,” kata Nurdin, Rabu (29/10/2025).
Baca Juga : Perkuat Garda Terdepan, Pertamina Gelar Pembekalan Operator SPBU se-Sulsel
Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah warga di Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan melaporkan motor mereka tersendat hingga mogok setelah mengisi Pertalite di SPBU tertentu. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas bahan bakar serta efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Sebagai respons, Pertamina telah menurunkan tim investigasi, membuka posko pengaduan masyarakat, dan mengambil sampel BBM dari sejumlah titik.
Sejumlah pengamat menduga masalah tersebut bisa disebabkan oleh kadar oktan yang tidak sesuai atau kemungkinan adanya kontaminasi air dalam bahan bakar. Namun hingga kini, hasil laboratorium resmi belum diumumkan.
Baca Juga : Insiden di SPBU Bone Jadi Pelajaran, Pertamina Janji Tingkatkan Komunikasi Lintas Budaya Operator
Nurdin menegaskan DPR, khususnya Komisi VI, akan mengawal proses ini agar Pertamina menangani kasus tersebut secara transparan dan profesional. Ia juga mengimbau publik tidak mengaitkan fenomena itu dengan rencana kebijakan pencampuran etanol yang sedang dikaji Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kebijakan etanol masih dalam tahap perencanaan jangka panjang untuk mendukung transisi energi hijau. Jadi, tidak ada kaitannya dengan kasus gangguan motor di Jawa Timur,” ujarnya.
Nurdin menilai langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong inovasi energi terbarukan justru mencerminkan visi besar pemerintah dalam membangun kemandirian energi nasional. Ia menegaskan bahwa persoalan yang terjadi saat ini murni berkaitan dengan distribusi dan pengawasan operasional Pertamina.
Baca Juga : Kasus Jet Pribadi Rp46 Miliar, DPR Siap Evaluasi Kinerja dan Anggaran KPU
“Pak Bahlil sedang menyiapkan fondasi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Sementara itu, Pertamina harus memastikan mutu BBM di lapangan tetap terjaga. DPR akan mengawasi agar kedua langkah ini berjalan beriringan demi kepentingan masyarakat dan arah pembangunan nasional,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
