PORTALMEDIA.ID - Wakil Kepala Kepolisian RI, Komjen Dedi Prasetyo, mengungkap sejumlah persoalan internal terkait kinerja aparat kepolisian di berbagai daerah.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (18/11/2025), Dedi memaparkan hasil penilaian yang menunjukkan banyak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) di tingkat Polda masih belum memenuhi standar.
“Dari 47 Ditreskrimum yang telah kami lakukan assessment, 15 di antaranya masuk kategori underperformance. Perubahan ini harus segera dilakukan,” ujar Dedi.
Baca Juga : RUU BUMD Dinilai Mendesak, DPR Soroti Lemahnya Tata Kelola dan Profesionalisme di Daerah
Ia menjelaskan, Polri telah menjalankan berbagai langkah pembenahan melalui peningkatan meritokrasi, pendidikan, hingga evaluasi berdasarkan riset dan asesmen internal. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kata Dedi, juga telah memerintahkan percepatan pembaruan sistem kerja dan kualitas personel.
“Perbaikan di bidang rekrutmen adalah yang paling krusial. Kalau proses rekrutmennya baik dan pendidikan dibenahi, maka akan lahir personel kepolisian yang berkualitas,” tegasnya.
Tidak hanya Ditreskrimum, Polri juga menemukan persoalan serupa pada jajaran pimpinan wilayah. Berdasarkan asesmen terbaru, kinerja sebagian Kapolres dan Kapolsek dinilai masih jauh dari harapan.
Baca Juga : Rapat dengan DPR, Kapolri Tegaskan Penolakan Polri di Bawah Kementerian
Dedi menyebutkan, dari total 4.340 Kapolsek, sekitar 67 persen dinilai memiliki kinerja di bawah standar. Ia menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah penempatan yang tidak tepat, termasuk tingginya proporsi Kapolsek yang berasal dari jalur Perwira Alih Golongan (PAG).
“Sekitar 50 persen Kapolsek saat ini diisi oleh perwira dari PAG. Ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kepemimpinan di tingkat sektor,” ucapnya.
Sementara itu, di tingkat polres, Dedi mencatat sebanyak 36 Kapolres masuk kategori berkinerja tidak baik.
Baca Juga : Peran OMSP Disebut Kunci Ciptakan Stabilitas dan Ketahanan Nasional
Ia menegaskan bahwa Polri terus menyempurnakan proses rekrutmen sebagai kunci utama pembenahan internal.
“Get it in, get it out. Jika perekrutan berjalan baik dan pendidikan diperkuat, maka kualitas anggota juga akan meningkat,” lanjutnya.
Menurut Dedi, Asisten SDM Polri kini melibatkan pihak eksternal untuk mengawasi proses rekrutmen agar berjalan transparan dan sesuai standar.
Baca Juga : DPR RI Soroti Potensi Pungli Beasiswa KIP di Kampus
“Pola-pola ini sudah diterapkan, termasuk menggandeng pihak luar untuk memantau langsung proses rekrutmen. Harapannya, kualitas SDM Polri dapat meningkat signifikan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
