PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menegaskan bahwa pengawasan terhadap program nasional merupakan bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia.
Hal ini disampaikan saat Kabid Instrumen dan Penguatan HAM, Idawati Parapak, melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 33 Makassar, Jumat (21/11/2025).
Idawati meninjau proses pendistribusian dan konsumsi MBG di salah satu kelas, sekaligus berdialog dengan siswa untuk memastikan kualitas makanan dan kesiapan penyedia layanan.
Baca Juga : Prabowo Ungkap MBG Dapat Apresiasi Presiden Brasil
“Kami ke sini karena menjalankan tugas dan fungsi kami, yaitu melakukan pengawasan terhadap proyek nasional. Ini juga bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia,” ujarnya.
Wakil Kepala SMPN 33 Makassar, Kusnadi menyampaikan bahwa program MBG berjalan lancar dan mendapat respons positif dari para siswa. Menurutnya, makanan yang disajikan selalu habis dan jarang tersisa.
“Itu artinya enak. Layanannya juga cepat, jam 9 sudah datang karena SMP 33 masuk rute pertama sebelum empat sekolah lainnya,” katanya.
Baca Juga : Kanang Desak Pemerintah Susun SOP Ketat Pengelolaan Limbah Dapur MBG
Selain memantau program MBG, Kanwil HAM Sulsel juga menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Masyarakat.
Ratusan pelajar mengikuti kegiatan tersebut, dengan menghadirkan psikolog Inggrid Beatrix Huwae, dari Humind Wellbeing Center, sebagai pemateri.
Dalam materinya, Inggrid menekankan bahwa bullying adalah ancaman serius bagi kesehatan mental pelajar.
Baca Juga : BGN Wajibkan Air Bersertifikat untuk Masak Program Makan Bergizi Gratis
Ia mengungkapkan data mencemaskan: sepanjang 2025 terdapat 25 kasus bunuh diri anak yang dikaitkan dengan tindakan perundungan.
“Bullying tidak boleh dianggap remeh. Dampaknya sangat serius, bahkan menyentuh nyawa. Semua perilaku yang menyakiti perasaan dapat dikategorikan sebagai bullying, baik verbal, fisik, sosial, maupun digital,” tegasnya.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Daniel Rumsowek, menilai kehadiran langsung di sekolah merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memenuhi hak-hak dasar anak, baik dari aspek pemenuhan gizi maupun perlindungan dari kekerasan psikologis.
Baca Juga : Mahasiswa Makassar Kritik Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Soroti Program Makan Bergizi Gratis
“Pemantauan MBG dan edukasi anti-bullying ini adalah dua agenda strategis kami. Fokusnya jelas, yakni memastikan pemenuhan hak dasar dan perlindungan anak terus diperkuat di lingkungan pendidikan. Kami ingin anak-anak tumbuh sehat, aman, dan terlindungi,” kata Daniel.
Ia juga mengajak seluruh unit pelaksana teknis, pihak sekolah, guru, orang tua, serta pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam menciptakan budaya aman di lingkungan pendidikan.
"Upaya perlindungan anak tidak bisa dilakukan satu pihak. Semua harus terlibat untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan siswa,” tambahnya.
Baca Juga : Serapan Rendah, BGN Pulangkan Sebagian Anggaran MBG ke Pemerintah
Daniel menegaskan bahwa pemantauan program nasional dan penguatan HAM di sekolah menjadi bagian dari strategi Kanwil HAM Sulsel untuk memastikan negara hadir melindungi kelompok rentan, khususnya anak didik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
