PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk menjadikan kawasan kepulauan sebagai prioritas dalam agenda pembangunan kota.
Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk menggandeng perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam merumuskan kebijakan berbasis riset dan kebutuhan riil masyarakat.
Komitmen itu mengemuka dalam audiensi antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Pemkot Makassar yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Senin (19/1/2026).
Baca Juga : Pasang Papan Penanda, Pemkot Makassar Tegaskan Status Aset Fasum di Perumnas Sudiang
Dalam pertemuan tersebut, FISIP Unhas menyampaikan policy brief bertajuk Pulau Tak Boleh Tertinggal: Penguatan Komitmen Tata Kelola Pulau yang Adaptif.
Melalui forum dialog tersebut, akademisi Unhas memaparkan sejumlah rekomendasi strategis terkait pengelolaan wilayah kepulauan yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan lingkungan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pulau.
Policy brief itu disusun sebagai respons atas masih terbatasnya akses layanan dasar, infrastruktur, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan di kawasan kepulauan.
Baca Juga : Diperkuat Putusan MA, Pemkot Makassar Segera Tertibkan Bangunan Liar di Lahan Kompleks Pemda Manggala
Akademisi FISIP Unhas, Andi Ahmad Yani, menilai pendekatan pembangunan kawasan pulau selama ini cenderung diseragamkan, padahal setiap pulau memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda. Menurutnya, model kebijakan yang sama tidak selalu efektif diterapkan di seluruh pulau di Kecamatan Sangkarrang.
“Setiap pulau punya masalah dan potensi yang berbeda. Karena itu, proses pengambilan kebijakan juga harus disesuaikan dengan konteks masing-masing pulau,” ujar Andi.
Ia mendorong penerapan Island Policy Proofing, yakni mekanisme untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar relevan dengan kondisi pulau yang menjadi sasaran kebijakan. Pendekatan ini dinilai mampu membuat kebijakan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga : Optimalkan Fungsi Aset, Pemkot Makassar Tawarkan Skema Relokasi bagi Pedagang Pasar Hobi
“Dengan policy proofing, kebijakan yang dibuat tidak lagi umum, tapi kontekstual. Ini sejalan dengan arahan Wali Kota soal pemerintahan yang berorientasi pada dampak,” katanya.
Dalam paparannya, Andi juga menyoroti sejumlah persoalan krusial di kawasan kepulauan, mulai dari akses transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, hingga pengelolaan sampah. Ia menilai persoalan sampah menjadi salah satu isu paling mendesak karena berdampak langsung pada lingkungan laut dan kesehatan masyarakat.
“Sampah bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga berdampak pada rantai makanan. Ikan memakan plastik, lalu manusia mengonsumsi ikan tersebut. Ini berbahaya dalam jangka panjang,” ungkapnya.
Baca Juga : Wali Kota Appi Apresiasi Inovasi Urban Farming di Tammua, Terintegrasi dengan Sentra Tukar Sampah
Ia menyebut, salah satu solusi inovatif yang bisa dikembangkan adalah pemanfaatan sampah menjadi energi, seperti bahan bakar alternatif. Riset terkait hal ini, kata dia, telah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional dan berpotensi diterapkan di wilayah pulau.
“Kalau bisa diterapkan, sampah tidak lagi dibuang ke laut, tapi dimanfaatkan. Ini juga bisa membantu nelayan melalui subsidi energi,” jelasnya.
Andi menegaskan, FISIP Unhas siap mendukung Pemkot Makassar melalui riset, pendampingan kebijakan, serta kolaborasi lintas disiplin dengan fakultas lain, seperti kelautan dan teknik.
Baca Juga : Sanjung Capaian Jamsostek Makassar di Atas Rata-rata Nasional, Dirut BPJS: Layak Jadi Contoh Nasional
“Kami ingin membuka ruang kerja sama. Dengan sinergi pemerintah dan akademisi, persoalan di pulau bisa diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik kontribusi akademik Unhas dalam perencanaan pembangunan kawasan kepulauan. Ia menegaskan bahwa pembangunan pulau merupakan bagian penting dari visi pembangunan Kota Makassar ke depan, khususnya dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan spasial.
“Kolaborasi dengan perguruan tinggi penting agar kebijakan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pulau,” kata Munafri.
Ia menekankan, pendekatan tata kelola yang adaptif dan partisipatif menjadi kunci agar kawasan kepulauan tidak lagi tertinggal, melainkan tumbuh sejajar dengan wilayah daratan.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga memaparkan sejumlah program strategis Pemkot Makassar untuk memperkuat layanan dasar dan konektivitas kawasan kepulauan pada 2026. Program tersebut meliputi penyediaan kapal transportasi laut, pengembangan dermaga, serta pembangunan sekolah rakyat bagi anak-anak pulau.
“Transportasi laut, dermaga, dan sekolah rakyat menjadi prioritas. Targetnya mulai berjalan tahun ini, meski konsep dan perencanaannya masih terus dimatangkan,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, Munafri menegaskan komitmen menghadirkan sekolah rakyat dengan konsep boarding school di kawasan pulau agar anak-anak tidak harus menghadapi risiko perjalanan laut setiap hari.
“Kami dorong sekolah rakyat dibangun di pulau. Persyaratannya memang berat, tapi kami minta ada kebijakan khusus untuk wilayah kepulauan,” terangnya.
Sebagai alternatif, Pemkot juga menyiapkan rumah singgah atau asrama bagi anak-anak pulau yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, mengingat keterbatasan fasilitas pendidikan menengah di pulau.
Terkait persoalan lingkungan, Munafri menyampaikan Pemkot Makassar akan mengoptimalkan pengelolaan sampah di pulau, termasuk dengan memaksimalkan fungsi insinerator sesuai standar ramah lingkungan.
“Bukan sekadar membakar sampah, tapi dikelola dengan standar yang lebih baik agar persoalan lingkungan di pulau bisa ditangani secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
