PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Pengamat Ekonomi Unismuh Sutardjo Pui mengkritisi soal aplikasi my pertamina yang akan digunakan masyarakat dalam bertransaksi BBM jenis Pertalite dan Solar di SPBU.
Kata dia, hal tersebut akan berdampak ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah.
"Kalau efektif atau tidak, pasti akan diefektifkan. Tapi apa gunanya? Toh kan sudah jelas kalau kebanyakan orang menggunakan kendaraan 1000 cc ke bawah kan. Jadi saya rasa tidak perlu pakai aplikasi," ujarnya saat dikonfirmasi portalmedia.id, Senin lalu.
Baca Juga : Stok BBM SPBU Swasta Mulai Langka, Operasional Shell di Bekasi Lumpuh Total
Ia menjelaskan, jika ingin efektif cukup ditaktisi lewat SPBU-nya. Cukup dibagi jalur pengisian BBM dan Solar.
"Misalnya mobil Avanza, kan maksudnya yang subsidi 2000 cc itu tergantung pada pompa bensinnya. Ditaktisi lewat itu saja. Tidak perlu ada aplikasi," terangnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan jika efesiensi dan efektifitas yang digalakkan oleh pertamina melalui sosialisasi my pertamina justru akan memberatkan ekonomi masyarakat.
Baca Juga : Insiden di SPBU Bone Jadi Pelajaran, Pertamina Janji Tingkatkan Komunikasi Lintas Budaya Operator
"Itu hanya memberatkan masyarakat. Siapa yang mau bayarkan pulsanya. Belum tentu juga semua punya Smartphone, Kan itu masalahnya. Jadi kalau saya tidak perlu ada yang begitu, walaupun sasarannya mobil yang 2000 cc," bebernya.
"Ini saya kira hanya akal-akalan perusahaan (Pertamina) untuk meraup untung banyak," tambah Sutardjo.
Apalagi kata dia, masyarakat belum tahu persis harga BBM yang riil. Pemerintah bisa saja bersekongkol dengan perusahaan untuk memanfaatkan masyarakat lewat aplikasi.
Baca Juga : Konsumsi BBM Berkurang Selama Mudik Lebaran 2025
"Kenapa juga BBM tidak turun-turun, kan begitu. Kita tidak tahu persis karena kita belum tahu harga riilnya berapa, belum ada kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan. Berapa sesungguhnya harga pokok BBM. Kan tidak ada yang bisa jamin itu," jelasnya.
Tapi, kata dia, masyarakat perlu tahu berapa harga pokok yang sesungguhnya.
"Karena secara ekonomi sebenarnya, kalau Pertamina terlibat berarti dia cari untung, berarti kapitalis liberal. Dan tidak boleh begitu. Yang menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai negara, tapi pada dasarnya negara tidak boleh seperti itu, di mana pemerintah liberal kapitalis, yaitu orang kaya tambah kaya," tutup Sutardjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
