MAKASSAR, portalmedia.id — Pemerintah Kota Makassar terus bergerak cepat memacu realisasi infrastruktur vital penanganan macet urban. Akselerasi kini difokuskan pada pembebasan lahan untuk pembangunan proyek jembatan kembar di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Tahap krusial penyiapan lahan tapak jembatan ini ditargetkan rampung total pada Mei atau Juni 2026 guna mempercepat konstruksi fisik megaproyek tersebut.
Guna menjamin kepastian hukum dan objektivitas, Pemkot Makassar telah membentuk tim pengadaan tanah terpadu, menunjuk tim appraisal independen untuk menetapkan nilai ganti rugi yang adil, serta memverifikasi ketat keabsahan dokumen legalitas kepemilikan lahan milik warga setempat. Alur pembebasan lahan ditempuh secara sistematis, mulai dari pendekatan langsung kepada pihak yang berhak, negosiasi harga, hingga mekanisme pembayaran ganti rugi.
Identifikasi teknis di lapangan juga mencakup penentuan garis koordinat batas, kepastian lokasi fisik, hingga sinkronisasi data dengan pihak terkait. Kunjungan lapangan intensif dilakukan sebagai tindak lanjut sinkronisasi tata ruang bersama pihak bina marga demi meninjau kondisi riil calon tapak tiang pancang. Pemkot bahkan menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendampingi seluruh proses perencanaan agar berjalan transparan dan bebas dari celah pelanggaran hukum.
Baca Juga : Incar Kerja Sama Internasional, Pemkot Makassar Tawarkan Pengembangan Stadion Untia di Forum Bisnis IGS 2026
Secara kalkulasi teknis, total luasan lahan yang akan dibebaskan diperkirakan berada di bawah angka 3 hektare, dengan bentang proyek jalan penunjang sepanjang sekitar 800 meter. Seluruh pos pembiayaan ganti rugi tanah bersumber penuh dari alokasi dana APBD Pemerintah Kota Makassar dengan mengacu pada kebutuhan riil desain jembatan.
Mengingat urgensi proyek ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran Dinas Pertanahan serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Provinsi Sulawesi Selatan turun langsung memimpin inspeksi ke lokasi pembangunan Jembatan Barombong pada Selasa (7/4/2026).
"Kami turun langsung ke lapangan hari ini untuk memantau dari dekat progres pembebasan lahan Jembatan Barombong. Pemerintah kota berkomitmen menggenjot sisa tahapan administrasi agar jembatan kembar ini segera berdiri dan menjadi solusi konkret mengurai kemacetan parah yang bertahun-tahun melanda wilayah ini," ujar Wali Kota yang akrab disapa Appi tersebut.
Sinergi Lintas Sektor untuk Proyek Prioritas Kementerian PU
Pembangunan Jembatan Baru Barombong kini berada di fase paling menentukan. Penuntasan sengketa dan percepatan lahan sepanjang koridor Januari hingga Juni 2026 ini melibatkan kerja kolektif berskala lintas pemerintahan. Mulai dari Pemkot Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Jalan Nasional, hingga keterlibatan korporasi swasta jajaran manajemen PT GMTD.
Kolaborasi pararel ini krusial agar aspek administratif di level daerah dan pengerjaan teknis di level pusat berjalan terintegrasi. Berdasarkan pembagian porsi kerja, setelah urusan pembebasan lahan dinyatakan clear and clean oleh Pemkot Makassar, pengerjaan fisik struktur jembatan akan langsung dieksekusi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Infrastruktur modern ini diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang dalam memperlancar pergerakan logistik dan komuter di belahan barat dan selatan Makassar yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi.
Baca Juga : IGS 2026 Pukau Delegasi Internasional dengan Epik La Galigo dan Kuliner Khas Makassar
Di sisi lain, Pemprov Sulsel ditargetkan merampungkan seluruh dokumen penganggaran paling lambat Oktober 2026. Berkas pengajuan tersebut nantinya diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum guna mendapatkan sokongan dana pusat melalui instrumen Dana Insentif Daerah (DID).
Wali Kota Munafri menegaskan kembali bahwa dalam kemitraan strategis ini, kapasitas Pemkot Makassar bertindak sebagai supporting system utama di garda depan pertanahan.
"Posisi Pemkot adalah pengaman dan penyedia lahan landasan jembatan. Kami optimis target penyelesaian administrasi tanah ini bisa tuntas pada bulan Juni nanti. Begitu lahan berstatus siap, pihak Provinsi akan langsung menyambung dengan pengerjaan konstruksi fisik. Proyek Jembatan Barombong ini sudah masuk dalam daftar prioritas pertama di Kementerian PU untuk segera direalisasikan," pungkas Munafri (red).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
