KOLAKA, PORTALMEDIA — Komisaris Holding BUMN Pertambangan MIND ID, Muhammad Fadil Imran, meninjau langsung kawasan industri pertambangan di Kabupaten Kolaka dan Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungan kerja tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi antara holding, anak perusahaan, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum guna memastikan kelancaran operasional dan keharmonisan sosial di area sekitar tambang.
Pria yang juga menjabat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) serta Ketua Umum PP PBSI ini menegaskan komitmen holding pertambangan dalam mendukung seluruh operasional anak perusahaan secara maksimal, terutama dalam memetakan dan mengatasi tantangan strategis di lapangan.
"Holding tentu akan maksimal dalam mendukung anak holding, termasuk masalah-masalah yang seperti itu. Kita mempelajari, mendengarkan, lalu melakukan peninjauan situasi aktual di lapangan dengan mengajak serta Forkopimda; Polda, Kodam, kemudian Bupati, dan pelaku usaha," ujar jenderal bintang tiga tersebut saat memberikan keterangan di Kolakaa, Senin (4/8/26).
Fadil berharap seluruh dinamika maupun persoalan investasi di daerah dapat diselesaikan melalui kolaborasi ketat antar-pemangku kepentingan tanpa mengesampingkan kesejahteraan masyarakat setempat. "Berharap semua persoalan bisa diselesaikan dengan sinergi tanpa meninggalkan masyarakat. Kita ingin kawasan industri ini maju, masyarakatnya maju, dan alamnya tetap lestari," tegasnya.
Pernyataan Fadil mengemuka di tengah maraknya sorotan terhadap gangguan operasional di kawasan pertambangan Kolaka. Sebagaimana diberitakan Portalmedia.id sebelumnya, aktivitas PT Tambang Rejeki Kolaka (PT TRK / TRK Holding) kini masuk dalam radar pengusutan serius tim gabungan Gakkum Wilayah Sulawesi, Satgas PKH, dan Ditreskrimsus Polda Sultra usai memicu eskalasi konflik horizontal, pemblokadean jalur logistik (hauling), hingga dugaan penyerobotan kawasan konsesi BUMN PT Aneka Tambang (Antam) Tbk.
Kunjungan kerja kali ini merupakan keberadaan Fadil yang kedua kali di wilayah operasional pertambangan Sulawesi Tenggara, setelah sebelumnya menyambangi kawasan Pomalaa. Dari hasil dialog bersama pemerintah daerah, ia mencatat adanya kontribusi nyata serta multiplier effect dari keberadaan kawasan industri pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
Dampak positif tersebut terlihat dari bergeliatnya berbagai sektor pendukung perekonomian warga. "Dampak ikutan baik bisnis perhotelan, perumahan, kuliner, wisata, angkutan, hingga penyerapan tenaga kerja itu luar biasa. Jadi kita sepatutnya mendukung semuanya," tutur Fadil.
Oleh karena itu, ia berpesan agar seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, serta aparat penegak hukum bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah serta kepastian hukum bagi investasi nasional. Menurutnya, stabilitas keamanan di area proyek strategis amat krusial bagi reputasi bangsa.
"Jangan membuat kegaduhan yang berdampak bukan hanya kepada Kolaka dan Sulawesi Tenggara, tapi nama baik Indonesia di mata internasional. Saya kira semua persoalan bisa diselesaikan asal hati jernih, pikiran jernih, dan tujuan untuk kemajuan bersama," ucapnya.
Menutup keterangannya, Fadil menegaskan bahwa menjaga iklim investasi yang sehat, kondusif, dan bebas dari praktik penambangan ilegal merupakan prioritas utama demi mendukung pembangunan berkelanjutan di Tanah Air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
