PORTALMEDIA.ID – Rencana untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2023 sebagai opsi sumbangsih penerimaan negara telah digaungkan pemerintah sejak beberapa waktu lalu.
Rencana ini kembali menuai banyak respons dari berbagai pihak, salah satunya buruh pabrik di Salatiga, Jawa Tengah yang memproduksi rokok.
Dilansir Portal Media dari laman Viva, Salah seorang buruh, Sri Sunarti (48) sempat mengungkapkan responsnya kepada wartawan yang berkunjung ke pabrik produksi rokok tempatnya bekerja.
Baca Juga : Buruh Tewas Ditikam Rekan Kerja di Makassar, Diduga Dipicu Sakit Hati
Ia mengatakan akan terjadi beberapa dampak buruk jika pemerintah merealisasikan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Wanita yang bekerja di bagian melinting ini menyebutkan, salah satu dampak dari rencana tersebut ialah penjualan yang otomatis akan menurun.
"Kalau naik cukai lanjut, otomatis penjualan (rokok) turun dan berdampak ke buruh linting," ujar Sri.
Dengan penjualan yang terus menurun, ada kemungkinan pabrik produksi rokok tutup dan seluruh karyawan kehilangan pekerjaan, termasuk Sri Sunarti. Padahal, Sri menjelaskan bahwa saat ini dirinya tengah menjadi tulang punggung keluarga lantaran sang suami mengalami kecelakaan dan tak bisa bekerja.
Baca Juga : Batalkan Diskon Tarif Listrik 50%, Pemerintah Alihkan Subsidi ke Guru Honorer dan Buruh
"Nanti kalau sampai pabrik ini ditutup kami kehilangan pekerjaan, apalagi saya, suami saya kecelakaan dan tangan kirinya patah dan anak saya juga sebelah sini (bahu) patah dan saya harus menjadi tukang punggung mereka,"katanya.
Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya menetapkan target penerimaan cukai Rp 245,4 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja (RAPBN) tahun 2023 atau naik 11,6 persen.
Salah satu cara yang bakal diterapkan ialah dengan menyesuaikan tarif cukai rokok.
Baca Juga : Munafri Tegaskan Komitmen Pemkot Makassar Kolaborasi dengan Buruh
Optimalisasi penerimaan cukai ini akan dilakukan dengan beberapa langkah seperti intensifikasi dan ekstensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi Undang-undang HPP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
