PORTALMEDIA - Pemerintah tengah menyiapkan aturan baru guna mendongkrak kepatuhan pajak di kalangan aparatur sipil negara (ASN).Melalui kebijakan ini, ASN yang tidak patuh melaporkan maupun menunaikan kewajiban perpajakannya tidak akan bisa naik pangkat atau golongan.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak, yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Fiskal (SKF), nantinya akan menjadi syarat mutlak dalam proses promosi jabatan dan eselonisasi ASN.
Aturan tersebut akan diterbitkan dalam bentuk surat ketetapan bersama (SKB) yang melibatkan empat hingga lima kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan.
"Tidak bisa naik golongan, tidak bisa naik pangkat, kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Ini sudah disepakati, nanti akan disampaikan, akan ada diluncurkan oleh menteri-menteri terkait, termasuk Pak Menteri Keuangan (Suahasil Nazara)," ujar Bimo dalam acara Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Bogor, Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, Bimo belum merinci latar belakang maupun jadwal pasti peluncuran kebijakan tersebut.
Ia hanya menyinggung bahwa DJP telah mengidentifikasi adanya sejumlah wajib pajak yang belum patuh memenuhi kewajibannya.
Berdasarkan catatan DJP, ditemukan adanya wajib pajak orang pribadi yang sengaja menghapus bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun pajak 2025.
Tindakan penghapusan bukti potong tersebut mengakibatkan status SPT Tahunan yang seharusnya kurang bayar berubah menjadi nihil, atau mengurangi nominal kurang bayar yang semestinya disetorkan.
Menindaklanjuti temuan tersebut, DJP telah mengirimkan surat elektronik (email) pengingat secara serentak kepada para wajib pajak terkait agar segera melakukan pembetulan SPT Tahunan.
Pendekatan komunikasi tersebut disusun dengan memanfaatkan metode behavioural insights. Langkah ini ditempuh DJP untuk mendorong tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak melalui pesan yang dinilai lebih tepat sasaran, sederhana, dan memicu tindakan nyata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
