PORTALMEDIA.ID - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026). Lantas, apa saja fasilitas dan tunjangan yang akan diterima Gibran setelah melepas jabatannya?
Hak keuangan, tunjangan, hingga fasilitas bagi mantan presiden dan wakil presiden diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Merujuk pada Pasal 6 Bab III aturan tersebut, presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh uang pensiun.
"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir," demikian bunyi Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978.
Berdasarkan Pasal 2 UU tersebut, gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Sementara itu, merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2020, gaji pokok tertinggi pejabat negara—seperti Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung—adalah sebesar Rp 5,04 juta per bulan.
Dengan kalkulasi tersebut, gaji pokok seorang wakil presiden mencapai Rp 20,16 juta per bulan. Artinya, nilai uang pensiun pokok yang berhak diterima adalah sebesar Rp 20,16 juta setiap bulannya.
Selain pensiun pokok, Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga menetapkan bahwa mantan wakil presiden berhak mendapatkan sejumlah tunjangan dan tanggungan biaya lain, meliputi:
-
Tunjangan-tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
-
Biaya rumah tangga yang mencakup pemakaian air, listrik, dan telepon.
-
Seluruh biaya perawatan kesehatan beserta keluarganya.
Tak hanya itu, negara juga menyediakan fasilitas fisik bagi mantan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU yang sama, yakni:
-
Sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
-
Sebuah kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
Dalam penjelasan Pasal 8 diterangkan bahwa perlengkapan rumah hanya diberikan satu kali bersamaan dengan penyerahan rumah. Setelah itu, biaya pemeliharaan rumah menjadi tanggung jawab pribadi mantan wakil presiden.Sebaliknya, untuk fasilitas kendaraan dinas, biaya pemeliharaan beserta gaji pengemudinya tetap ditanggung oleh negara.
Seluruh hak pensiun, tunjangan, dan fasilitas tersebut akan mulai dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak pemberhentian secara hormat ditetapkan.
Adapun dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978 ditegaskan bahwa setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tersebut sebagai pemberhentian tidak dengan hormat.
Dengan demikian, sepanjang MPR menetapkan pengunduran diri Gibran sebagai pemberhentian dengan hormat, ia berhak menerima seluruh fasilitas, tunjangan, serta uang pensiun tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
