PORTAL MEDIA. ID, MAKASSAR - Bawaslu Sulsel meminta masyarakat untuk proaktif dalam melakukan pengawasan dan melaporkan pelanggaran Pemilu 2024. Di masa non tahapan Pemilu 2024 saat ini, Bawaslu aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Sulsel, HL Arumahi, pada Rapat Koordinasi Mitra Penanganan Pelanggaran Terkait Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, yang dilaksanakan di Hotel Four Points Makassar, Kamis, 13 Oktober 2024.
Ia mengatakan, kegiatan ini sebagai salah satu upaya memaksimalkan penanganan terhadap pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Baca Juga : Pj Gubernur Sulsel Hadiri Serah Terima Jabatan Lantamal VI Makassar
"Kami dari Bawaslu melakukan langkah pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Kalau ini terkendali maka pelanggaran akan semakin ringan," ujarnya.
Dalam dua tahun terakhir, kata Arumahi, di masa non tahapan Pemilu, Bawaslu terus melakukan kegiatan pencegahan, bahkan melakukan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat.
"Kita melakukan kegiatan sosialisasi yang sifatnya pencegahan. Kami sudah masuk ke sekolah di kelas 2 dan kelas 3 SMA/SMK dalam bentuk kegiatan go to school. Betapa pentingnya pemilih pemula dalam berpartisipasi ikut mencegah potensi terjadinya pelanggaran. Dalam diskusi ini kami lebih banyak membahas masalah politik uang," terangnya.
Baca Juga : Gugatan Ditolak MK, Ini Respons Lengkap Anies-Cak Imin
Arumahi menuturkan, pihaknya juga melakukan sosialisasi dan edukasi ke tingkat perguruan tinggi yang dikemas dalam kegiatan Goes To Campus. Itu dilakukan, karena menurutnya, mahasiswa kerap tidak peduli dengan pelaksanaan pemilu tapi kritis terhadap kinerja kepala daerah dan legislatif.
Sementara, Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, yang turut hadir pada rapat ini, mengatakan, kegiatan ini untuk menyamakan persepsi dengan duduk bersama melakukan langkah pencegahan, terkait dengan berbagai pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Termasuk dengan kemungkinan pelanggaran keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis.
"Itulah kita duduk bersama menyangkut pelanggaran-pelanggaran itu bersama stakeholder, makanya judulnya tadi itu bersama masyarakat ikut memantau dan seterusnya," ungkapnya.
Baca Juga : Hari Pertama Ngantor, 397 ASN Tak Hadir
Abdul Hayat juga mengungkapkan, dalam melakukan upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan, pemerintah tidak mungkin dapat bekerja sendiri tanpa keterlibatan stakeholder terkait. Ia pun berharap ada upaya komunikasi yang berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/ kelurahan dalam melakukan pengawasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
