PORTALMEDIA.ID -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan normalisasi Kali Ciliwung akan dilanjutkan. Hal tersebut juga merupakan hasil pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Senin (17/10/2022).
“Oh iya ini ada kaitannya dengan normalisasi sodetan (dari Ciliwung ke Banjir Kanal Timur), Kali Ciliwung, Cimahi dan seterusnya, dan master plan penanggulangan banjir yang nanti kita sinergikan (dengan pemerintah pusat),” kata Heru ketika ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Rabu (19/10).
Heru juga mengungkapkan, permasalahan pembebasan lahan yang menjadi hambatan dalam proses normalisasi akan segera selesai dan normalisasi dapat segera dilaksanakan.
Baca Juga : Bukan Gibran, PDIP Bisa Saja Usung Heru di Pilkada DKI 2024, Dengan Syarat
“Oh yang di sodetan? ya itu sedikit lagi (masalah pembebasan lahannya). Sedikit lagi hampir selesai. Ya nanti kita selesaikan,” tambah Heru.
Lebih lanjut, Heru juga akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto untuk melanjutkan normalisasi Kali Ciliwung dan pembebasan lahan di wilayah sodetan.
“Dalam jangka waktu dekat akan sinergi dengan Menteri ATR,” kata Heru.
Baca Juga : Pj Gubernur DKI Buka Lagi Meja Pengaduan Era Ahok, Ini Komenter PAN
Secara terpisah, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, sekitar 800 meter di Kelurahan Cawang yang telah selesai proses pembebasan lahannya.
“Saat ini kan di Ciliwung, di Kelurahan Cawang ada sekitar 800 meter. Lalu, Rawa Jati juga ini lagi proses pembebasan,” kata Yusmada ketika ditemui di Kali Pulo, Jatipadang, Jakarta Selatan, Rabu (19/10).
Yusmada juga mengungkapkan, normalisasi Sungai Ciliwung baru terlaksana sepanjang 16 km dari total 33 km.
Baca Juga : Mengintip Uang Pensiun Anies Baswedan Sebagai Gubernur Jakarta, Berapa Besarkah?
“Secara total 16 (km) yang sudah bertanggul, tinggal 17 km lagi. Total kan 33 km yang harus ditanggul. 17 itu bertahap,” jelas Yusmada.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2020-2022 Ahmad Riza Patria mengatakan, program normalisasi sungai selama lima tahun terakhir belum optimal. Hal itu disebabkan oleh sulitnya pembebasan lahan di bantaran sungai.
"Setelah dicek, masih banyak permasalahan-permasalahan tanahnya, sengketanya, konflik, dan sebagainya. Kami hati-hati," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/10).
Baca Juga : Arahan Presiden kepada Pj Gubernur DKI Jakarta; Banjir, Tata Ruang dan Macet
Ia menjelaskan, program naturalisasi atau normalisasi sungai merupakan tanggung jawab bersama, baik Pemerintah Provinsi DKI maupun Pemerintah Pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
