PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Mantan Wakil Ketua KPK, Haryono Umar secara gamblang menyebut tak sependapat dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya pernah meminta KPK untuk tidak selalu melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
"KPK Salah kalau dia tidak melakukan OTT," tegasnya ketika ditemui Portalmedia.id selepas menjadi narasumber dalam Diskusi Panel 'Kolaborasi dan Transformasi Digital dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)' di Gedung Pascasarjana STIE AMKOP, Kamis (29/12/2022).
Haryomo menilai bahwa selain langkah antisipasi, KPK juga harus melakukan langkah penindakan dalam hal ini OTT.
Baca Juga : KPK Siapkan Perluasan Desa Antikorupsi 2026 di 12 Provinsi, Sulsel Targetkan 21 Desa
"Apabila sudah ada tindakan nyata suap menyuap, maka sudah ada tindak pidana," katanya.
"Kan OTT itu kalau orang mau suap menyuap, artinya pada waktu dia menyatakan oke silahkan saya uangnya sampai ke saya, maka di situ sudah terjadi tindak pidana tidak bisa lagi dihentikan, OTT gak bisa dihentikan lagi," sambungnya.
Sebenarnya, lanjut Haryono, selain penindakan, juga ada upaya pencegahan seperti sosialisasi anti korupsi, namu hal ini harus berbarengan juga dengan penindakan.
Baca Juga : Dua Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Pernah Diendorse Jokowi
Apalagi OTT, kata Haryono dapat memberikan efek jera bagi pejabat yang nakal.
"Harus berbarengan pencegahan dan OTT, kan pencegahannya sekarang sosialisasi, itukan tidak cukup," pungkasnya.
Sebelumnya, Luhut mengkrtik KPK yang selalu melakukan OTT. "Jadi KPK itu jangan sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Lihat-lihat lah. Tapi kalau sudah di digitalisasi menurut saya tidak bisa main-main." ujarnya dikutip dari Kompas TV.
Baca Juga : KPK Tak Lagi Tampilkan Tersangka dalam Konferensi Pers, Ikuti KUHAP Baru
Luhut, sapaannya menilai jika digitalisasi sistem Pemerintahan di Indonesia sudah lebih baik, maka pejabat tidak akan nakal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
