PORTALMEDIA.ID, JAKARTA - Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 triliun untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pada tahun ini. Anggaran tersebut untuk membangun sejumlah infrastruktur.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, mengungkapkan, anggaran sebesar Rp25 triliun tersebut terbagi atas 29 paket proyek, yang kesemuanya telah terkontrak. Diantaranya, Kantor Presiden, Gedung Kementerian Koordinator, pembangunan Gedung Kawasan Sekretariat Negara, dan instalasi pengolahan air limbah.
"Ada 29 paket yang telah terkontrak, dari 34 paket proyek yang direncanakan," kata Danis, Sabtu, 14 Januari 2023.
Baca Juga : KPK Dorong Sulsel Bentuk Kabupaten Kota Percontohan Antikorupsi
Sebelumnya, Kementrian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp 43,73 triliun. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kementerian PUPR mengingatkan para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan penyedia jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif, memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata.
Kementerian PUPR akan memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak, agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target pada tahun 2024.
Tidak Ada Ruang untuk Korupsi
Baca Juga : Tahun Ini, Target Investasi di IKN Capai Rp100 Triliun
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, dalam keterangan tertulisnya, menegaskan, tidak ada ruang untuk korupsi di lembaga yang dibentuk guna mempersiapkan pemindahan ibu kota negara itu. Ia mengatakan, segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme akan ditindak secara tegas karena mempengaruhi reputasi Otorita IKN sebagai lembaga.
"Sebagian besar pembangunan IKN dibiayai oleh investasi. Dan jika reputasi Otorita IKN tercoreng, maka akan berpengaruh terhadap kepercayaan para investor untuk melakukan investasi di IKN," kata Bambang, Sabtu, 14 Januari 2023.
Bambang juga mengingatkan bahwa berpartisipasi dalam pembangunan IKN ini bukan hanya membangun suatu kota, atau membangun fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan dan sebagainya, melainkan suatu bentuk transformasi cara kerja baru. (*)
Baca Juga : Ada Potensi Korupsi Dana Haji, KPK Warning BPKH
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
