PORTALMEDIA.ID, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) tengah diterjang isu terkait kadernya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. PDIP diisukan melakukan larangan kepada Ganjar untuk ke luar kota, sebagai batasan pergerakannya.
Batasan pergerakan ini menyusul hasil survei beberapa lembaga menjadi salah satu sosok yang elektabilitasnya tinggi di Pilpres 2024.
Petinggi PDIP seperti Sekjen Hasto Kristiyanto, Ganjar, dan Utut Adianto juga dikabarkan sempat mengadakan pertemuan khusus. Isu Ganjar dilarang keluar kota pun semakin mencuat.
Baca Juga : Ganjar Pranowo Ogah Bahas Keberlanjutan Hak Angket: Saya Bukan Anggota Dewan
Kepada wartawan, Hasto membantah ada pertemuan khusus membahas hal tersebut. Memang ada diskusi ketiganya di kantor PDIP di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, tapi tak membahas Ganjar.
"Terkait pertemuan dengan Ganjar, Utut dan saya, itu dilakukan di sekolah partai saat rakernas II. Dan di luar itu tidak ada pertemuan," kata Hasto kepada wartawan, dikutip portalmedia.id, dari kumparan, Jumat (22/7/2022).
Hasto menjelaskan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memang pernah menitipkan pesan tegas soal Pilpres dan Ganjar. Tidak ada kampanye perorangan di kota mana pun.
Baca Juga : Ganjar Pranowo Sebut Bakal Gugat Kecurangan Pilpres di MK
"Pemimpin PDIP harus kuat seperti cemara udang ketika diterjang tsunami kuat bertahan. Itu perintah Bu Mega. Agar kepemimpinan kader betul-mampu mengakar mampu menghadapi terjangan," sambungnya.
Boleh ke Luar Kota, Namun ada Mekanismenya
Hasto menambahkan, kader PDIP termasuk Ganjar, tentu tetap boleh ke luar kota. Namun ada mekanisme yang harus dipatuhi.
"Kalau kader partai bertemu dengan struktur partai, kan, melalui penugasan atau surat undangan. Karena dalam rakor partai tahun 2010 itu partai mendorong ada kerja sama partai horizontal dan vertikal. Misal kepala daerah satu kabupaten undang kepala daerah atau profesi lain telah diatur dalam mekanisme itu harus dikomunikasikan," urainya.
Baca Juga : Ganjar: Relawan 03 Didatangi Intel Tanyakan Sumber Dana Kampanye
"Harus ada pihak yang mengundang atau yang diundang itu mekanisme wajar. Dalam rapat kerja daerah saya juga membawa surat tugas dari DPP," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
