0%
Jumat, 20 November 2026 03:06

Jangan Mengukur Kekuatan Fiskal Indonesia dengan Kacamata IMF

Kekuatan fiskal Indonesia perlu dinilai berdasarkan kemampuan negara menghimpun sumber daya dan membiayai pembangunan nasional, bukan hanya melalui rasio pajak. (Ilustrasi: Portalmedia.id)
Kekuatan fiskal Indonesia perlu dinilai berdasarkan kemampuan negara menghimpun sumber daya dan membiayai pembangunan nasional, bukan hanya melalui rasio pajak. (Ilustrasi: Portalmedia.id)

Jangan Mengukur Kekuatan Fiskal Indonesia dengan Kacamata IMF

Pernyataan Managing Director International Monetary Fund (IMF), Kristalina Georgieva, dalam ASEAN Summit ke-49 di Manila mengenai rasio pajak ASEAN yang berada di kisaran 12% terhadap produk domestik bruto (PDB), dibandingkan dengan sekitar 15% di kawasan Asia lainnya, perlu dibaca secara kritis dan kontekstual.

FINE Institute menilai penguatan penerimaan negara memang merupakan agenda penting untuk menjaga ketahanan fiskal. Namun, perbandingan rasio pajak antarnegara tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menentukan arah reformasi fiskal Indonesia. Setiap negara memiliki struktur ekonomi, komposisi penerimaan, tingkat formalitas kegiatan usaha, basis produksi, serta kapasitas administrasi perpajakan yang berbeda.

“Rasio pajak merupakan indikator penting, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan seluruh kapasitas fiskal negara. Indonesia perlu memastikan bahwa setiap rekomendasi kebijakan memperhitungkan struktur ekonomi dan kebutuhan pembangunan nasional,” demikian pandangan Kusfiardi, Analis Ekonomi Politik Menteng Kleb dan Co-Founder FINE Institute.

Menurut FINE Institute, pendekatan yang menyamaratakan kondisi fiskal negara-negara ASEAN berisiko menghasilkan diagnosis yang tidak lengkap. Rendahnya rasio pajak dapat berkaitan dengan persoalan kepatuhan dan administrasi, tetapi juga dapat mencerminkan keterbatasan basis produksi, besarnya sektor informal, rendahnya produktivitas, serta struktur ekonomi yang belum menghasilkan nilai tambah secara optimal.

Indonesia juga memiliki struktur penerimaan negara yang tidak hanya bersumber dari pajak, tetapi mencakup penerimaan negara bukan pajak, termasuk penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam. Karena itu, penilaian terhadap kapasitas fiskal perlu memperhatikan keseluruhan sumber penerimaan dan kualitas penggunaannya.

FINE Institute juga mengingatkan bahwa pandangan IMF dapat menjadi referensi bagi investor, lembaga pemeringkat, kreditor, dan pelaku pasar dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara. Pernyataan mengenai rasio pajak yang rendah berpotensi memengaruhi persepsi terhadap kemampuan fiskal Indonesia, terutama jika tidak disertai penjelasan yang memadai mengenai kondisi struktural dan strategi kebijakan nasional.

Pemerintah perlu meresponsnya dengan data, argumentasi, dan rencana reformasi yang terukur. Penjelasan kepada pasar harus menunjukkan sumber persoalan, langkah perbaikan, serta hubungan antara peningkatan penerimaan, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan fiskal.

FINE Institute merekomendasikan tiga hal.

  • Pertama, pemerintah perlu menyusun diagnosis rasio pajak berdasarkan karakteristik ekonomi Indonesia, bukan semata-mata menggunakan perbandingan agregat antarnegara.
  • Kedua, reformasi penerimaan harus memperluas basis ekonomi formal, meningkatkan produktivitas, memperbaiki administrasi perpajakan, dan memastikan kepastian hukum bagi wajib pajak.
  • Ketiga, pemerintah perlu membangun komunikasi fiskal yang konsisten kepada publik dan pasar dengan menjelaskan bukan hanya target penerimaan, tetapi juga kualitas belanja, risiko fiskal, dan kontribusi APBN terhadap pembangunan.

FINE Institute menegaskan bahwa standar internasional tetap penting sebagai bahan pembanding. Namun, standar tersebut harus digunakan untuk memperkuat diagnosis nasional, bukan menggantikan pertimbangan kebijakan yang berangkat dari kebutuhan Indonesia.

Kekuatan fiskal Indonesia harus dinilai dari kemampuan negara menghimpun sumber daya, membiayai pembangunan, memperkuat ekonomi produktif, menjaga stabilitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, 19 November 2026