PORTALMEDIA.ID - Menteri HAM Natalius Pigai berharap anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang baru dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto bisa mencapai Rp20 triliun.
Anggaran tersebut diperlukan untuk mewujudkan berbagai program inovatif, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia, yang bakal menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia.
Pigai menegaskan bahwa Unham akan menjadi pusat pengembangan HAM, dengan berbagai jurusan seperti ekonomi, sosial, dan budaya.
Baca Juga : Pemerintah Siapkan 27 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Mulai Beroperasi
“Ini akan menjadi pusat studi dan laboratorium HAM di dunia,” katanya.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga ingin memastikan bahwa Kementerian HAM berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah, seperti penyediaan makanan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.
Namun, Pigai menilai anggaran saat ini, hanya Rp64 miliar, sangat kurang untuk menjalankan visi besar ini.
Baca Juga : Prabowo Gandeng Kampus Inggris, Indonesia Akan Bangun 10 Universitas Baru
Pigai juga menjamin bahwa kementeriannya akan mengaudit program pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak-hak rakyat sesuai dengan amanat konstitusi.
Pigai juga menekankan bahwa Kementerian HAM bukan hanya berfungsi mengawasi kinerja pemerintah, tetapi juga terlibat langsung dalam eksekusi program-program pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan HAM.
Salah satu program yang akan dia dukung adalah pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat, yang menurutnya harus diawasi agar benar-benar sesuai dengan standar HAM.
Baca Juga : Prabowo Terbang ke London untuk Perkuat Hubungan Bilateral Indonesia–Inggris
Kementerian HAM juga berencana menjalankan audit HAM di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Pigai ingin memastikan bahwa semua program pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan, memenuhi standar HAM.
Ia menambahkan bahwa meskipun Kementerian HAM merupakan institusi baru, dirinya sudah mempersiapkan sejumlah program yang akan dieksekusi dalam setahun ke depan. Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat instrumen hukum nasional dan internasional terkait HAM.
Dengan berbagai rencana besar ini, Natalius Pigai berharap dukungan anggaran yang lebih besar dapat memperkuat peran Kementerian HAM dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia bagi seluruh warga Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
