PORTALMEDIA.ID – Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, menegaskan bahwa negaranya akan terus mengembangkan program nuklir tanpa batas waktu, meskipun ada tekanan internasional untuk denuklirisasi.
Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mendorong rencana denuklirisasi Korea Utara.
Dalam kunjungannya ke fasilitas produksi bahan nuklir, Kim memperingatkan bahwa konfrontasi dengan negara-negara musuh tidak dapat dihindari. Ia bahkan menyebut tahun 2025 sebagai "tahun krusial" untuk memperkuat kemampuan nuklir Korea Utara.
Baca Juga : Runtuhkan Tradisi 165 Tahun, Uang Dolar AS Bakal Dibubuhi Tanda Tangan Donald Trump
"Ini adalah pendirian politik dan militer kami yang teguh, serta tugas dan kewajiban mulia yang tidak dapat berubah untuk terus mengembangkan postur penanggulangan nuklir negara tanpa batas waktu," ujar Kim, seperti dikutip dari kantor berita pemerintah KCNA, Rabu (29/1/2025).
Meskipun menghadapi sanksi ekonomi berat dari dunia internasional, Korea Utara tetap menyatakan diri sebagai negara nuklir yang tidak bisa diganggu gugat.
Rezim Kim Jong-un berulang kali menegaskan bahwa senjata nuklir diperlukan untuk membela diri dan menghadapi ancaman dari Amerika Serikat serta sekutunya.
Baca Juga : Purbaya Soroti Lemahnya Hukum Internasional dalam Kasus Penangkapan Maduro
Sementara itu, seorang pejabat Dewan Keamanan Nasional AS menyatakan bahwa Trump akan kembali mengejar "denuklirisasi penuh Korea Utara," seperti yang diupayakannya pada masa jabatan pertamanya.
Trump sebelumnya telah menggelar tiga pertemuan dengan Kim Jong-un, yang dimulai pada Juni 2018 di Singapura. Hubungan keduanya sempat membaik, bahkan Trump pernah mengklaim bahwa ia dan Kim telah "jatuh cinta."
Namun, upaya diplomasi tersebut kandas dalam pertemuan kedua di Hanoi, Vietnam, pada 2019. Kegagalan itu terjadi karena perbedaan pendapat mengenai keringanan sanksi dan apa yang dapat diberikan Korea Utara sebagai gantinya.
Baca Juga : China Nilai Serangan AS ke Venezuela Langgar Hukum Internasional
Menanggapi kebijakan Trump terhadap Korea Utara, Yang Moo-jin, presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul, menilai bahwa pemerintahan Trump saat ini tampaknya mengadopsi "pendekatan dua jalur."
"Di satu sisi, Trump memperluas tawaran dialog guna mendorong diskusi dari perspektif politik. Namun, pejabat tingkat kerja di Washington kini semakin jelas bahwa fokus utama mereka adalah negosiasi yang bertujuan mencapai denuklirisasi penuh," ujar Yang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
