PORTALMEDIA.ID - Pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan baru yang memperketat proses penerbitan visa umrah. Kini, visa hanya akan dikeluarkan jika jemaah telah melakukan reservasi hotel yang memiliki izin resmi (tasreh) dari otoritas Saudi.
Kebijakan ini diumumkan secara resmi oleh Kementerian Haji dan Umrah bersama Kementerian Pariwisata Arab Saudi. Tujuannya, memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah umrah, sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan jemaah selama berada di Tanah Suci.
“Visa umrah hanya akan diterbitkan bila hotel di Makkah dan Madinah yang dipesan jemaah sudah memiliki tasreh dari Difa' Madani dan Kementerian Pariwisata,” jelas Ahmad Barakwan, Kepala Bidang Umrah Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Selasa (3/6/2025).
Baca Juga : Setelah Turun Sejak 2022, Angka Pernikahan Mulai Bangkit di 2025
Menurutnya, sistem baru ini mulai berlaku pada 14 Zulhijah 1446 H (10 Juni 2025), dengan kedatangan jemaah ke Arab Saudi diperbolehkan mulai 15 Zulhijah 1446 H (11 Juni 2025).
Selain harus berizin, hotel yang dipesan juga harus sesuai dengan itinerary perjalanan—seperti 3 malam di Madinah dan 4 malam di Makkah—dan terdaftar serta disetujui dalam platform digital resmi pemerintah Arab Saudi, Nusuk.
“Semua proses reservasi harus selesai dan disetujui oleh pihak hotel sebelum pengajuan visa. Jika belum disetujui dalam sistem Nusuk, maka visa tidak akan keluar,” tegas Ahmad.
Baca Juga : KPK Dorong Penguatan Etika dan Objektivitas di Lingkungan Kemenag
Perubahan ini menandai berakhirnya sistem sebelumnya yang hanya mewajibkan adanya Booking Reference Number (BRN). BRN kerap disalahgunakan dengan memesan hotel yang tidak sesuai program sebenarnya demi mempercepat proses visa.
Kini, tidak ada lagi toleransi untuk manipulasi data. Persetujuan langsung dari hotel berizin melalui platform Nusuk menjadi syarat mutlak.
Menurut AMPHURI, penerapan sistem ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi dan penguatan sistem keamanan ibadah umrah oleh pemerintah Saudi. Diharapkan, sistem berbasis teknologi ini mampu menciptakan penyelenggaraan umrah yang lebih tertib, transparan, dan aman bagi seluruh jemaah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
