JAKARTA, portalmedia.id – Sebanyak 6.678 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi peringatan Hari Buruh (May Day) 2026 di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5).
Pengamanan ketat ini dilakukan guna mengawal massa dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) yang memilih menggelar aksi di depan parlemen.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, merinci bahwa ribuan personel tersebut terdiri dari berbagai unsur. "Ini gabungan dari Kepolisian sebanyak 4.633 personel, TNI 1.050 personel, Pemprov DKI 95 personel, PAMDAL 400 personel, dan Satuan Kamtibmas 500 orang," ujar Budi kepada wartawan.
Budi menambahkan, aksi kali ini diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 5.000 massa buruh yang datang dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Banten, hingga Jawa Barat. Pihak kepolisian juga memastikan adanya ruang dialog antara perwakilan massa dengan pimpinan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.
Tegas terhadap Kelompok Perusuh
Di sisi lain, Polda Metro Jaya menegaskan sikap tegas terhadap potensi adanya penyusup yang berniat merusak ketertiban umum. Budi memastikan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok yang mencoba memprovokasi massa.
"Apabila dalam kegiatan ini terdapat komponen-komponen lain yang kami identifikasi sebagai tim perusuh, yang membuat keonaran dan memprovokasi, pihak kepolisian tidak akan segan-segan untuk mengamankan yang bersangkutan," tegasnya.
Menurut Budi, Satgas dan tim tindak penegakan hukum telah disiapkan untuk memastikan aksi penyampaian pendapat berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
KASBI Pilih Aksi Mandiri
Sebelumnya, Ketua Umum Konfederasi KASBI, Sunarno, menegaskan bahwa pihaknya memilih untuk tidak bergabung dengan acara May Day Fiesta di Monas yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya lebih memilih menggelar aksi secara independen di depan Gedung DPR RI.
Sunarno menilai, kondisi perburuhan saat ini masih memprihatinkan. Ia menyoroti sistem kerja yang dinilai masih mengarah pada labour market flexibility atau fleksibilitas pasar kerja yang dianggap merugikan hak-hak normatif buruh.
Selain isu perburuhan, KASBI juga menyoroti kembalinya gaya militerisme dalam pemerintahan di ranah sipil. Mereka mencontohkan pelibatan prajurit dalam urusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai sarat dengan potensi KKN.
"KASBI dan Aliansi GEBRAK tidak bergabung ke acara di Monas karena kondisi perburuhan secara riil memang masih sangat memprihatinkan," pungkas Sunarno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
