JAKARTA, PORTALMEDIA.ID – Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, meminta pemerintah tidak menjadikan pelibatan aparat TNI dan Polri dalam mengawasi wajib pajak sebagai sarana untuk menakut-nakuti masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Utut usai memimpin rapat kerja di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
"Kalau memang (tujuannya) untuk pendapatan pajak kita, jangan sampai ini justru menakutkan bagi para wajib pajak," ujar Politisi PDIP tersebut.
Utut menyarankan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terlebih dahulu mendiskusikan kebijakan ini dengan para wajib pajak, khususnya yang berkontribusi besar bagi pendapatan negara.
Menurutnya, komunikasi terbuka sangat penting agar pengusaha memahami arah dan maksud kebijakan tersebut tanpa merasa terintimidasi.
"Paling tidak diundang dulu para wajib pajak yang besar-besar. Dijelaskan, 'Nih negara maunya begini'. Intinya itu," tutur Utut.
Ia juga menyoroti potensi pelanggaran wewenang atau moral hazard di lapangan saat aparat diberikan tugas tambahan di luar fungsi utamanya.
"Yang paling kita jaga di republik ini kan moral hazard. Disuruhnya begini, tapi petugas di lapangan ada tugas tambahan lain. Nah, ini yang harus benar-benar kita jaga," tegasnya.
Babinsa dan Bhabinkamtibmas Masuk Skema Pengawasan Pajak
Pelibatan aparat pertahanan dan keamanan ini berpatokan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, yang ditandatangani Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada 15 Juli 2026.
Dalam aturan baru tersebut, personel TNI dan Polri yang diterjunkan meliputi:
-
Babinsa (Bintara Pembina Desa)
-
Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)
Aparat wilayah ini ditugaskan membantu DJP dalam pembangunan jejaring informasi, visitasi, hingga penyisiran (canvassing) terhadap wajib pajak terdaftar maupun yang belum terdaftar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
