PORTALMEDIA.ID -- badan negara yakni BRIN dan BMKG terkesan beda pendapat terkait cuaca buruk di Jabodetabek tanggal 28-31 Desember 2022. Hal ini memantik kritik dari politikus Senayan.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama tegas menyoroti agar pemerintah memberlakukan satu pintu bagi diseminasi informasi yang terukur tentang cuaca.
Suryadi sendiri menyoroti pernyataan peneliti BRIN Erma Yulihastin mengenai adanya potensi terjadi hujan di kawasan Jabodetabek.
Baca Juga : Pemkot Makassar Tetapkan Status Siaga Cuaca, Munafri Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan
Pernyataan ini ramai menjadi sorotan karena berbeda dengan pemaparan BMKG yang memprakirkan hujan lebat baru terjadi pada 30 Desember.
"Jangan sampai karena perbedaan informasi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," kata Suryadi dalam keterangannya, Rabu (28/12/2022).
"Pemerintah perlu untuk memberlakukan satu pintu bagi diseminasi informasi yang terukur tentang cuaca ekstrem, yaitu melalui BMKG sesuai UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika," sambungnya.
Baca Juga : BMKG Rilis Prospek Cuaca 19-25 Desember 2025, Bibit Siklon Picu Hujan Lebat dan Angin Kencang
Kritik keras juga dilempar anggota Komisi V lainnya, Irwan Fecho. Ia mengkritik keras soal prediksi adanya badai dahsyat di Jabodetabek pada 28 Desember 2022 yang disampaikan BRIN itu.
Irwan menilai BRIN 'offside' terkait tugas dan fungsinya dan dianggap belum tuntas membedakan istilah 'badai' dan 'hujan ekstrem'.
"BRIN saya pikir offside, ya. Terlalu bersemangat hingga melampaui tugas dan fungsinya. Padahal membedakan istilah Badai dengan Hujan Ekstrem belum tuntas," kata Irwan kepada wartawan, Rabu (28/12/2022).
Baca Juga : BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem hingga Awal 2026
Wasekjen Partai Demokrat ini menyarankan BRIN fokus pada fungsi utama lembaga yakni menjalankan riset dan pengembangan untuk dilaporkan ke Presiden Jokowi. Irwan menekankan penyampaian informasi situasi iklim dan cuaca kepada publik seharusnya melalui satu pintu yakni BMKG.
"Lebih baik fokus pada fungsi utamanya menjalankan riset dan pengembangan untuk dilaporkan ke Presiden daripada menjadi badan yang langsung memberikan informasi teknis ke masyarakat," ujar Irwan.
"Di situasi iklim dan cuaca seperti ini sudah seharusnya informasi itu disampaikan satu pintu melalui badan pemerintah yang memang ditugasi untuk melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan jasa yaitu BMKG," lanjutnya.
Baca Juga : Komisi V DPR Dorong Kesiapsiagaan Bencana Jadi Materi Wajib di Sekolah
Lebih lanjut, Irwan menilai informasi yang disampaikan BRIN terkait prakiraan cuaca ini menimbulkan kebingungan dan kepanikan masyarakat.
"Jadi informasi BRIN ini hanya membuat kebingungan dan kepanikan masyarakat yang selama ini sudah mendapatkan informasi yang tepat dan selalu update dari BMKG," kata dia menambahkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
