PORTALMEDIA.ID, JAKARTA - Sebagai partai besar, Golkar disarankan untuk menaturalisasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan Direktur Agitasi dan Propaganda 2Indos Syurya Muhammad Nur.
"Jika mau menang, Golkar bisa menaturalisasi Ganjar Pranowo untuk melawan Prabowo Subianti dan Anies Baswedan di kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024," ujar Syurya, sapaannya, Minggu (1/1/2023).
Ia juga menyoroti perkembangan dinamika persaingan tokoh politik jelang Pilpres 2024, yang menurutnya partai yang menaungi Ganjar yakni PDI Perjuangan tampaknya sudah mantap buat mengusung Puan Maharani.
Baca Juga : PSI Berambisi Kuasai Basis PDIP, Hasto: Masih Terlalu Dini
"Biarkan PDI Perjuangan mendukung Puan Maharani Ketua DPR Periode 2019-2024 pada Pilpres 2024 sebagai Capres. Sebab, sampai saat ini, PDI Perjuangan masih menitikberatkan Puan ketimbang Ganjar," kata Syurya.
Padahal menurut Syurya, Ganjar memiliki elektabilitas dan kinerja yang mumpuni sebagai seorang presiden mendatang.
Sehingga menurutnya akan menguntungkan jika Golkar mengusung Ganjar dengan menaturalisasinya dari PDIP.
Baca Juga : Keluarkan Surat Edaran, PDIP Ingatkan Kader Tidak Salah Gunakan Wewenang
"Golkar sebagai lokomotif KIB, saya sarankan segera menaturalisasi Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan dan segera mendeklarasikannya menjadi presiden demi kepentingan kemenangan partai dan koalisi," imbuhnya.
Diketahui bahwa Golkar adalah bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP. KIB sendiri belum menentukn pilihan capres mereka.
Syurya menegaskan, jika mengambil langkah menaturalisasi Ganjar maka peluang Golkar menang lebih besar.
Baca Juga : Rayakan HUT ke-53, PDIP Luncurkan Maskot Baru Banteng Barata
"Golkar layaknya Timnas Sepakbola Argentina. Apalagi sudah sangat lama sekali partai tersebut menyandang gelar raja tanpa mahkota (runner up)," tutup Syurya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
