PORTALMEDIA.ID -- Sikap PDI Perjuangan (PDI-P) terhadap wacana duet Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, dan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, telah mengalami perubahan yang lambat.
Sebelumnya, PDI-P menentang keras wacana tersebut dan menekankan bahwa kader partainya harus maju sebagai calon presiden (capres) dan bukan calon wakil presiden (cawapres). Namun, baru-baru ini, sikap PDI-P mulai melunak dan bahkan petinggi partai tersebut tidak keberatan dengan wacana duet Prabowo-Ganjar.
Perubahan ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Jakarta pada Sabtu (18/3/2023).
Baca Juga : Megawati Resmi Tutup Rakernas I PDIP yang Hasilkan 21 Rekomendasi
Wacana duet Prabowo-Ganjar muncul setelah keduanya hadir bersama Presiden Joko Widodo dalam satu acara di Kebumen, Jawa Tengah, beberapa waktu yang lalu. Kehadiran keduanya dalam acara tersebut menarik perhatian petinggi Partai Gerindra.
Bahkan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan bahwa partainya siap mendukung keduanya maju dalam Pilpres 2024. Namun, Hashim menambahkan catatan di balik dukungan tersebut, yakni Prabowo maju sebagai capres dan Ganjar sebagai cawapres.
"Ya saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden," kata Hashim saat ditemui di Gedung Joang' 45, Jakarta, Minggu (12/3/2023).
Baca Juga : Situasi Dalam Negeri Memanas, Prabowo Batalkan ke China
Hashim memastikan bahwa Partai Gerindra akan mendukung pasangan Prabowo-Ganjar, asalkan Ganjar bersedia menjadi pendamping Prabowo. Skema duet ini muncul karena Prabowo dianggap lebih berpengalaman daripada Ganjar.
"Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua pengalamannya berbeda kan," ungkap Hashim.
Walaupun Partai Gerindra sudah memastikan akan mendukung wacana duet Prabowo-Ganjar, partai tersebut tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak.
Baca Juga : Dasco Beberkan Isi Pertemuan dengan Megawati, Bahas Museum Bung Karno hingga Pesan Presiden
Hal ini disebabkan karena Partai Gerindra saat ini sudah membangun koalisi dengan PKB. Oleh karena itu, Hashim menegaskan bahwa keputusan mengenai siapa yang akan mendampingi Prabowo harus diputuskan bersama dengan PKB.
"Kemungkinan itu terbuka kalau Pak Ganjar mau jadi. Tapi, harus disetujui oleh PKB. Kan begitu harus disetujui PKB, kami terbuka lah," imbuh Ketua Dewan Penasihat Prabowo Mania 08 itu.
Sementara itu, Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya mendorong kader internal untuk maju sebagai calon presiden (capres), bukan sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Alasannya adalah karena PDI-P telah memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) secara berturut-turut pada tahun 2014 dan 2019.
Baca Juga : Megawati Kembali Dikukuhkan Jadi Ketum PDIP
"Ya, kader dari PDI Perjuangan (harus capres), sebagai partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat dua kali berturut-turut tentu saja kami akan mengusung calon presiden," kata Hasto ditemui di Sentul, Jawa Barat, Senin (13/3/2023).
Meskipun begitu, Hasto mengatakan bahwa PDI-P tidak akan menuju Pemilihan Umum 2024 dengan sendirian. Sebagai partai berideologi Pancasila, semangat gotong royong harus dijunjung tinggi oleh PDI-P.
Menurut Hasto, semangat ini berarti bahwa PDI-P harus membangun kerja sama politik dengan partai politik lain dalam membangun bangsa dan negara.
Baca Juga : Hangat dan Penuh Canda, Momen Keakraban Prabowo dan Megawati di Harlah Pancasila
"Namun, terkait dengan calon presiden sebagaimana amanat Ibu Megawati Soekarnoputri, pada saat hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-50, PDI Perjuangan akan mendorong kader internal untuk sebagai calon presiden," ujarnya.
Melunak
Meskipun awalnya bersikeras menolak skema Prabowo-Ganjar, Hasto belakangan ini memperlihatkan sikap yang lebih lunak terhadap wacana tersebut.
Bahkan, Hasto menyiratkan bahwa sikap penolakannya terhadap skema tersebut berubah secara bertahap, dan bahwa PDI-P mulai memahami dan menerima wacana duet Prabowo-Ganjar.
"Itu kan satu wacana. Boleh dong wacana muncul. Ketika Pak Hashim ditanya, itu (Prabowo-Ganjar) prinsip senioritas," kata Hastomenjawab pertanyaan awak media di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Hasto menyatakan bahwa jika menggunakan prinsip senioritas, maka mungkin saja muncul wacana lainnya. Sebagai contoh, mempertimbangkan memasangkan Megawati dengan Prabowo, dengan alasan bahwa Megawati lebih senior dalam hal politik daripada Prabowo.
Namun, Hasto menegaskan bahwa saat ini PDI-P masih fokus pada menjaring kader internal sebagai calon presiden, dan akan terus membangun koalisi politik dengan partai-partai lain untuk memenangkan Pemilihan Presiden 2024.
"Lalu ada temen saya bilang, kalau prinsipnya senioritas ada juga misalnya Megawati-Prabowo. Itu kalau prinsip senioritas. Tapi sebagai sebuah analisis ya itu sah-sah saja," ungkap Hasto.
Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa instruksi tersebut menjadi panduan bagi PDI-P dalam memilih calon presiden pada Pemilu 2024.
Meski demikian, Hasto menambahkan bahwa PDI-P tetap membuka diri terhadap kerja sama dengan partai politik lain yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan PDI-P.
"Sebagai partai yang dipercaya rakyat memang pemilu dua kali, tentu saja kami punya target menetapkan calon presiden dari kader internal PDI Perjuangan," katanya.
"Ini kebijakan yang dikeluarkan Ketua Umum PDI Perjuangan. Ibu Megawati yang punya mandat itu," tambah Hasto.
Efek pertemuan Jokowi-Megawati?
Perubahan sikap PDI-P sendiri terjadi setelah Jokowi bertemu dengan Megawati di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu lalu.
Menurut Hasto, pertemuan itu membahas berbagai persoalan bangsa yang sedang terjadi dan kemudian memunculkan perubahan sikap PDI-P terkait wacana Prabowo-Ganjar.
"Pertemuan kedua pemimpin membahas berbagai persoalan bangsa, termasuk membangun kesepahaman terhadap arah masa depan," ujar Hasto.
Hasto mengungkapkan bahwa dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jokowi dan Megawati membahas beberapa isu strategis, termasuk kebijakan luar negeri dan tantangan geopolitik.
Mereka juga membahas cara untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi untuk mencapai kedaulatan pangan. Selain itu, Hasto menambahkan bahwa kedua tokoh tersebut juga membahas isu krusial terkait pelaksanaan Pemilu di tahun politik.
"Dalam pertemuan tersebut tentu saja dibahas berbagai hal penting terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024," ucap dia dilansir kompas.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
